Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat pernyataan kontroversial dengan mengumumkan bahwa tidak ada perwakilan pemerintah AS yang akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan akhir bulan ini. Alasan pembatalan ini didasarkan pada tudingan adanya "pelanggaran hak asasi manusia" yang dialami oleh warga kulit putih Afrikaner di negara tersebut.
Pernyataan Trump ini sontak menuai reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan, yang dengan tegas membantah klaim tersebut. Mereka menegaskan bahwa warga Afrikaner tidak mengalami penganiayaan rasial di negara yang mayoritas penduduknya berkulit hitam itu.
Melalui unggahan di platform media sosial Truth Social, Trump menyatakan kekecewaannya atas penyelenggaraan KTT G20 di Afrika Selatan. Ia menuding adanya pembunuhan dan pembantaian terhadap warga Afrikaner, serta penyitaan tanah dan pertanian mereka secara ilegal. "Tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan hadir selama pelanggaran hak asasi manusia ini terus berlanjut," tegas Trump. Ia bahkan menyatakan harapannya untuk menjadi tuan rumah KTT G20 2026 di Miami, Florida.
Wakil Presiden AS, JD Vance, yang semula dijadwalkan hadir dalam pertemuan KTT G20 di Johannesburg pada 22-23 November, juga dipastikan batal hadir. Trump sendiri diketahui kerap mengkritik kebijakan dalam dan luar negeri Afrika Selatan, mulai dari kebijakan pertanahan hingga gugatan Afrika Selatan terhadap Israel atas dugaan genosida di Gaza.
Sebelumnya, Trump juga telah menetapkan batas terendah penerimaan pengungsi AS, dengan prioritas diberikan kepada warga Afrikaner kulit putih. Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyayangkan unggahan Trump tersebut dan menegaskan bahwa tuduhan penindasan terhadap warga Afrikaner tidak berdasar.
"Klaim bahwa komunitas ini menghadapi penganiayaan tidak didukung oleh fakta," tegas kementerian tersebut. Mereka menambahkan bahwa pengalaman masa lalu Afrika Selatan yang diwarnai ketimpangan rasial justru memberikan negara tersebut posisi unik untuk membantu dunia mengatasi perpecahan melalui platform G20.
Afrika Selatan, yang memegang jabatan presiden G20 dari Desember 2024 hingga November 2025, berharap dapat menyelenggarakan KTT yang sukses. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga memboikot pertemuan para menteri luar negeri G20 di Afrika Selatan. Amerika Serikat akan mengambil alih jabatan presiden G20 dari Afrika Selatan setelahnya.