Internationalmedia.co.id – News – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni baru-baru ini mengungkap sebuah kabar penting yang menjadi angin segar bagi upaya pelestarian lingkungan di Tanah Air. Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, memberikan dukungan penuh dan tak tergoyahkan terhadap program restorasi ekosistem di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Raja Juli saat menghadiri peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke, Jakarta, pada Senin (10/8/2026), sebagaimana dilansir Antara. Dukungan ini dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan kawasan hutan yang mengalami degradasi.
Secara pribadi, Raja Juli Antoni tak menampik rasa optimisme yang membuncah. "Saya berterus terang, saya pribadi merasa mendapat dukungan yang luar biasa dari Pak Presiden untuk ruang melakukan restorasi ekosistem ini," ujarnya, menekankan betapa komitmen kepala negara menjadi pendorong utama bagi jajarannya.
Komitmen Prabowo terhadap lingkungan hidup bahkan telah digaungkan di kancah internasional. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu, Presiden secara tegas menyatakan tekad Indonesia untuk memulihkan degraded land atau lahan kritis nasional. Luasnya tidak main-main, mencapai 12 juta hektare. Dari angka tersebut, 6,7 juta hektare berada di kawasan hutan, dan 1,27 juta hektare di antaranya merupakan areal konservasi yang sangat vital.
Dukungan Presiden Prabowo tidak hanya berhenti pada retorika atau komitmen di forum global. Bentuk konkretnya terlihat dari upaya pemenuhan dan penambahan jumlah personel Polisi Hutan (Polhut). Langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan serta menjaga keberlangsungan kawasan konservasi yang rentan. Target ambisius pun dicanangkan, yaitu mencapai 21 ribu personel Polhut, atau setidaknya membuka penambahan 3.000 personel baru dalam waktu dekat.
Raja Juli mengakui bahwa proses restorasi ekosistem bukanlah pekerjaan yang mudah. Keterbatasan anggaran negara menjadi salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan target-target skala besar secara mandiri. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti atau bersikap pesimistis. "Sebagai policymaker dan regulator, negara memiliki keterbatasan. Banyak ruang lain yang masih bisa kita exercise, salah satunya membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak mana pun yang berniat baik," pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor.