internationalmedia.co.id – Gelombang aspirasi dari kelompok perempuan kembali memadati jantung ibu kota. Pada Sabtu (7/11/2026), kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, menjadi saksi bisu aksi massa bertajuk Women’s March Jakarta. Massa yang berkumpul di depan gedung BSI Tower tersebut membawa berbagai tuntutan krusial, mulai dari isu hak reproduksi hingga kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Pantauan di lapangan menunjukkan arus lalu lintas di ruas jalan tersebut sempat mengalami penutupan total akibat banyaknya peserta aksi yang memadati area. Dengan membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan, para peserta aksi tampak berkumpul di sekitar mobil komando. Suara orator yang menggelegar melalui pengeras suara menjadi penggerak semangat massa dalam menyuarakan kegelisahan mereka terhadap ketidakadilan sosial.
Salah satu isu paling mencolok yang disuarakan adalah penolakan keras terhadap rencana pengenaan pajak pada produk pembalut. Para peserta aksi menegaskan bahwa menstruasi adalah kebutuhan biologis yang bersifat alami dan mendasar bagi perempuan, bukan sebuah bentuk gaya hidup atau kemewahan yang layak dikenakan pajak tambahan.
"Kami berupaya menyuarakan agar pemerintah berhenti memajaki sesuatu yang merupakan hak dasar perempuan. Menstruasi itu kebutuhan biologis, bukan gaya hidup," tegas Alya (25), salah satu peserta aksi yang turut memberikan pernyataan di lokasi.
Selain isu pembalut, Women’s March kali ini juga menyoroti minimnya keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan. Massa menuntut adanya penerapan paritas gender yang nyata, yakni komposisi keterwakilan 50:50 antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan kebijakan negara. Mereka menilai, selama ini komposisi perempuan masih jauh tertinggal dan belum mencapai titik kesetaraan yang diharapkan.
Tak hanya berfokus pada isu gender, aksi ini juga meluas ke kritik kebijakan publik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, bahkan dihentikan. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran mengenai keamanan pangan, mengingat adanya laporan mengenai kasus keracunan yang jumlah korbannya diklaim mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan.
"Program MBG ini seharusnya dihentikan saja. Baru berjalan dua tahun, tapi sudah ada laporan 50.000 korban keracunan. Bukannya memberikan gizi, malah membahayakan," ujar Alya dengan nada kritis.
Alih-alih mengalokasikan anggaran besar untuk program yang dinilai berisiko tersebut, para peserta aksi mendesak pemerintah untuk mengalihkan dana tersebut ke sektor yang lebih mendesak, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan nasional yang lebih merata. Mereka juga menyuarakan keprihatinan terhadap nasib masyarakat di Papua yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan.
Secara keseluruhan, aksi ini merupakan bentuk desakan agar pemerintah lebih bijaksana dalam mengelola pajak yang dikumpulkan dari rakyat. Para peserta berharap agar anggaran negara digunakan untuk perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.