internationalmedia.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, memberikan penekanan khusus mengenai peran krusial pemerintah daerah (pemda) dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Menurutnya, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat semata. Keberhasilan ekonomi negara merupakan hasil akumulasi atau agregat dari kinerja seluruh pemerintah daerah di seluruh penjuru tanah air.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Jumat (20/11). Mengusung tema ‘Daerah Kuat Indonesia Berdaulat’, forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Tito memaparkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki modalitas yang sangat kuat untuk bertransformasi menjadi negara maju. Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, bonus demografi berupa jumlah tenaga kerja produktif yang besar, luas wilayah yang masif, hingga letak geografis yang strategis adalah aset yang tidak dimiliki semua negara. Namun, semua potensi tersebut hanya akan menjadi angka di atas kertas jika tidak dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam arahannya, Mendagri menggarisbawahi empat pilar utama yang harus menjadi perhatian serius para kepala daerah untuk menggerakkan roda ekonomi di wilayahnya. Keempat komponen tersebut meliputi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor neto.
Terkait konsumsi rumah tangga, Tito mengingatkan bahwa daya beli masyarakat adalah indikator kesehatan ekonomi yang paling nyata. Jika konsumsi masyarakat menurun, hal itu merupakan sinyal bahaya adanya masalah pengangguran atau peningkatan angka kemiskinan. Oleh karena itu, ia meminta pemda memastikan perputaran uang di masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, ia menyoroti efektivitas belanja pemerintah daerah. Menurutnya, penyerapan anggaran daerah tidak boleh hanya sekadar mengejar target administratif atau habis terserap di akhir tahun. Belanja daerah harus memiliki dampak multiplier (efek pengganda) yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi riil di tengah masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah menciptakan iklim investasi yang ramah. Tito mendesak para kepala daerah untuk memangkas birokrasi yang berbelit, mempermudah perizinan, dan yang paling penting, memberantas praktik pungutan liar. Investasi yang masuk ke daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru serta menghidupkan sektor UMKM, pariwisata, hingga perhotelan.
Terakhir, Mendagri mendorong adanya hilirisasi produk unggulan daerah. Ia mencontohkan keberhasilan pengembangan produk kelapa di Maluku Utara sebagai inspirasi. Daerah tidak boleh lagi hanya menjual bahan mentah, melainkan harus kreatif mengolah produk agar memiliki nilai tambah tinggi sehingga mampu menembus pasar ekspor internasional.
Acara strategis ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, serta perwakilan Bappenas, guna memastikan sinergi pembangunan kewilayahan berjalan beriringan.
