internationalmedia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami pusaran kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam perkembangan terbaru, penyidik lembaga antirasuah tersebut melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, terkait dugaan pengaturan proyek atau plotting anggaran kepada sejumlah perusahaan swasta.
Pemeriksaan ini merupakan kali kedua bagi Rustian setelah sebelumnya ia sempat terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), posisi Rustian dianggap sangat krusial karena ia memiliki otoritas dan pengetahuan mendalam mengenai seluruh mekanisme pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana darurat tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa fokus penyidik saat ini adalah membongkar bagaimana mekanisme penunjukan langsung dilakukan. Mengingat dana DSP memiliki sifat khusus yang memungkinkan instansi melakukan penunjukan langsung tanpa melalui proses lelang umum, celah inilah yang diduga kuat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
"Kami mendalami bagaimana penunjukan langsung ini dilakukan di BNPB. Siapa yang memegang kendali dalam menentukan pembagian proyek, siapa yang melakukan plotting, hingga bagaimana distribusi vendor-vendor tersebut dilakukan," ujar Budi kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa KPK mencurigai adanya konflik kepentingan dan praktik pemberian imbal balik atau kickback dari pihak swasta kepada oknum di internal BNPB. Karena pengadaan dana DSP tidak melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) seperti pada tender reguler, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan besar untuk langsung menunjuk vendor, yang kemudian diduga menjadi pintu masuk praktik lancung tersebut.
Dalam proses pemeriksaan terbaru, penyidik juga menyita sejumlah dokumen penting terkait pengadaan barang dan jasa yang dibawa oleh Rustian. Selain Rustian, KPK juga memeriksa Analis Kebencanaan BNPB, Donny Immanuel Haratua Situmeang, untuk memperkuat konstruksi perkara.
Kasus ini sebelumnya telah menjerat lima orang tersangka yang terbagi dalam dua klaster utama. Klaster pertama melibatkan Bima Setiawan (BMS), yang merupakan tenaga ahli sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Bima diduga terlibat dalam skema konflik kepentingan dalam pengadaan dana siap pakai.
Klaster kedua melibatkan empat orang lainnya, yakni Richard Erlangga (RIC) selaku tenaga ahli, Gabriel Purwaka Sigit (GPS) yang menjabat sebagai Kepala sekaligus PPK, serta dua pihak swasta bernama Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dan Gery Prasetiawan (GER).
Total kerugian dan aliran dana yang menjadi sorotan dalam kasus ini sangat fantastis. Para tersangka diduga telah menerima suap berupa uang tunai senilai Rp 4,8 miliar, emas seberat 325 gram, hingga mata uang asing berupa dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini, KPK masih terus melakukan pengembangan untuk melihat apakah ada keterlibatan aktor lain dalam skandal penyalahgunaan dana kemanusiaan ini.
