internationalmedia.co.id – Langkah besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akhirnya menemui titik terang dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI. Regulasi baru ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan dalam melawan kejahatan kerah putih, di mana fokus penegakan hukum tidak lagi sekadar menjebloskan pelaku ke balik jeruji besi, melainkan memiskinkan mereka secara sistematis.
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, memberikan apresiasi tinggi terhadap momentum bersejarah ini. Menurutnya, selama ini strategi pemberantasan korupsi di tanah air cenderung mengalami ketimpangan fokus. Penegak hukum terlalu terpaku pada durasi hukuman penjara, namun sering kali abai dalam mengejar aliran dana yang telah dicuri dari uang rakyat.

"Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan ke kas negara," ujar Hardjuno dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Ia menekankan bahwa hukuman penjara saja tidak cukup untuk memberikan efek jera yang maksimal. Fenomena yang sering terjadi adalah para koruptor tetap bisa hidup mewah setelah bebas, atau bahkan kekayaan haram tersebut tetap dinikmati oleh anggota keluarga dan pihak lain yang membantu menyembunyikannya. Dengan adanya UU ini, paradigma tersebut diharapkan dapat segera diakhiri agar korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang memberikan keuntungan ekonomi tinggi bagi pelakunya.
Namun, Hardjuno juga memberikan catatan kritis terkait implementasi undang-undang ini. Ia mengingatkan bahwa masih terdapat celah hukum yang perlu dikaji lebih dalam, terutama mengenai perlindungan hak milik pribadi dan kepastian hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh negara. Ia menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika ditemukan norma yang bertentangan dengan UUD 1945.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah mengenai aset yang dialihkan kepada pihak ketiga. Hardjuno menegaskan bahwa aset yang disembunyikan melalui perusahaan cangkang atau dititipkan kepada kerabat harus tetap bisa dirampas selama terbukti berasal dari tindak pidana. Meski demikian, ia memberikan peringatan keras agar hak pihak ketiga yang beritikad baik dan memperoleh aset secara sah tetap terlindungi.
"Jika seorang koruptor meninggal dunia, harta hasil korupsinya tidak boleh otomatis menjadi warisan yang sah bagi keluarganya. Asal-usul harta harus dibuktikan terlebih dahulu. Namun, jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara halal ikut terseret dalam perampasan tanpa dasar hukum yang kuat," tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti urgensi pembentukan badan pengelola dan pengawas aset rampasan. Hardjuno meminta agar lembaga baru ini bekerja dengan transparansi tinggi dan memiliki pembagian wewenang yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang sudah ada. Ia berharap pengelolaan aset hasil sitaan ini tidak justru menjadi ladang korupsi baru di masa depan.
