Pengumuman mengejutkan datang dari Mahkamah Konstitusi Thailand. Internationalmedia.co.id melaporkan, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diskors dari jabatannya pada Selasa (1/7). Keputusan ini diambil setelah Mahkamah menyelidiki tindakan Paetongtarn terkait sengketa diplomatik dengan Kamboja. Dalam pernyataan resmi, Mahkamah Konstitusi menyatakan penangguhan berlaku mulai 1 Juli hingga keputusan final dijatuhkan. Keputusan ini diambil dengan suara mayoritas 7 banding 2.
Tuduhan yang dilayangkan terhadap Paetongtarn bermula dari bocornya rekaman percakapan telepon antara dirinya dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn terdengar mendesak Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai dan mengabaikan pihak-pihak tertentu di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang disebutnya sebagai "lawannya". Sengketa perbatasan yang telah lama berlangsung antara kedua negara itu sempat memicu bentrokan pada Mei lalu, menewaskan seorang tentara Kamboja.
Reaksi publik terhadap bocoran rekaman tersebut beragam. Meskipun Paetongtarn berdalih ucapannya merupakan bagian dari strategi negosiasi, politisi dan publik Thailand ramai mengkritiknya. Legislator konservatif menuduhnya tunduk pada Kamboja dan melemahkan militer Thailand. Mereka juga menuding Paetongtarn melanggar ketentuan konstitusional mengenai integritas dan standar etika para menteri.
Dampak dari skandal ini cukup signifikan. Partai Bhumjaithai, mitra koalisi terbesar kedua, telah meninggalkan pemerintahan Paetongtarn. Protes pun terjadi, dengan sekitar 4.000 demonstran, sebagian besar dari kelompok "Yellow Shirt", turun ke jalan menuntut pengunduran dirinya. Kelompok ini dikenal karena perannya dalam menggulingkan ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, beberapa dekade lalu. Nasib politik Paetongtarn kini berada di ujung tanduk, menunggu keputusan final Mahkamah Konstitusi.