Kasus suap yang menghebohkan tengah mengguncang Singapura, negara yang selama ini dikenal bersih dan bebas korupsi. Internationalmedia.co.id melaporkan, taipan properti Ong Beng Seng mengakui telah memberikan sejumlah hadiah kepada mantan Menteri Perhubungan, Subramaniam Iswaran. Pengakuan ini disampaikan Ong dalam persidangan di Singapura, Senin (4/8/2025), mengungkapkan sisi gelap dari pemerintahan yang selama ini membanggakan integritasnya.
Ong, yang berusia 79 tahun dan dikenal sebagai tokoh kunci di balik ajang balap Formula 1 Singapura, terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Jaksa penuntut mengungkapkan hadiah yang diberikan Ong kepada Iswaran, saat masih menjabat, berupa tiket Grand Prix Formula 1, menginap di hotel mewah di Qatar, dan perjalanan menggunakan jet pribadi. Aturan di Singapura melarang menteri menyimpan hadiah, kecuali jika mereka membayar nilai pasarnya kepada pemerintah dan melaporkan penerimaan tersebut.
Nilai total hadiah yang diterima Iswaran diperkirakan lebih dari Rp 5 miliar (S$403.000). Selain pemberian hadiah, Ong juga didakwa berkonspirasi dengan Iswaran untuk menghalangi penyelidikan hukum, termasuk membantu Iswaran membayar tiket pesawat dari Doha ke Singapura yang menjadi sorotan. Kasus ini semakin mengejutkan publik mengingat citra bersih yang selama ini diusung Singapura.
Iswaran, mantan menteri senior, telah divonis 12 bulan penjara setelah mengaku bersalah menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 4,8 miliar (S$403.000), yang mencakup tiket Grand Prix Formula 1, sepeda Brompton T-line, minuman keras, dan perjalanan jet pribadi. Hakim Vincent Hoong menyatakan tindakan Iswaran sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan kepercayaan publik.
Lebih mengejutkan lagi, Iswaran, yang pernah menjabat di beberapa kementerian penting, terungkap berupaya menghindari penyelidikan dengan meminta Ong menagih biaya tiket pesawatnya ke Doha. Hakim Hoong menilai tindakan ini sebagai upaya terencana untuk menghindari proses hukum. Awalnya Iswaran menghadapi 35 tuduhan, namun akhirnya mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan setelah negosiasi.
Kasus ini menjadi skandal politik besar yang mengguncang Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa, yang selama ini dikenal dengan komitmen anti-korupsinya. Ini adalah kasus korupsi tingkat menteri pertama dalam hampir 50 tahun terakhir di Singapura, menimbulkan pertanyaan tentang integritas pemerintahan dan berpotensi mempengaruhi pemilihan umum yang akan datang. Skandal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang posisi istimewa para menteri di tengah meningkatnya biaya hidup di Singapura.