Washington DC – Sebuah upaya krusial dari Partai Demokrat untuk mengekang wewenang perang Presiden Donald Trump baru saja kandas di Senat Amerika Serikat. Mayoritas senator dari Partai Republik secara tegas menolak resolusi yang diajukan, secara efektif menggagalkan langkah pembatasan konflik yang sedang berlangsung dengan Iran, demikian dilaporkan Internationalmedia.co.id – News.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Rabu (15/4) waktu setempat, 52 senator menolak pengesahan resolusi pembatasan tersebut, sementara 47 senator memberikan dukungan. Kekalahan tipis ini, seperti diungkapkan oleh sumber-sumber yang diakses internationalmedia.co.id pada Kamis (16/4/2026), sekali lagi menegaskan solidnya dukungan Partai Republik terhadap strategi militer Presiden Trump. Konflik dengan Iran sendiri telah berlangsung lebih dari enam pekan sejak dimulai pada 28 Februari, diselingi gencatan senjata dua minggu yang berakhir pada 7 April.
Di tengah dinamika politik ini, Presiden Trump, dalam wawancara dengan Fox Business Network pada Rabu (15/4), kembali menyatakan bahwa perang "hampir berakhir" – sebuah pernyataan yang telah berulang kali ia sampaikan. Sementara itu, upaya diplomatik terus berjalan. Pakistan, yang berperan sebagai mediator, melakukan kunjungan ke Teheran pada hari yang sama, Rabu (15/4), dalam upaya mencegah eskalasi konflik setelah perundingan damai di Islamabad akhir pekan lalu gagal mencapai kesepakatan.
Ini menandai kali keempat Partai Demokrat berupaya mendesak Senat untuk membatasi kekuasaan perang presiden sejak konflik dimulai. Namun, setiap inisiatif mereka selalu kandas akibat perlawanan solid dari hampir seluruh senator Republikan. Satu-satunya pengecualian adalah Senator Rand Paul dari Kentucky. Dikenal sebagai seorang libertarian yang vokal menentang pengeluaran militer berlebihan dan penganut interpretasi ketat Konstitusi AS, Paul menjadi satu-satunya suara Republikan yang mendukung resolusi pembatasan wewenang perang dalam pemungutan suara terbaru.
Sementara itu, Senator Republikan lainnya, Jim Justice dari West Virginia, tercatat tidak memberikan suaranya. Perdebatan mengenai wewenang perang ini bukanlah hal baru. Meskipun Konstitusi AS secara eksplisit menyatakan bahwa Kongres memiliki hak untuk mendeklarasikan perang, bukan presiden, para pemimpin dari kedua belah partai, baik Republik maupun Demokrat, telah lama berargumen bahwa pembatasan ini tidak berlaku untuk operasi militer berskala pendek atau dalam situasi di mana negara menghadapi ancaman langsung.