Ketegangan di Timur Tengah memuncak setelah negara-negara di kawasan Teluk secara tegas menolak rencana Iran untuk menerapkan pungutan tarif terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Mereka menyerukan navigasi yang aman dan bebas di jalur perairan strategis tersebut, di tengah konflik yang masih berkecamuk. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, penolakan ini menjadi sorotan utama dalam pertemuan konsultatif Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu (29/4/2026).
Selat Hormuz, yang dikenal sebagai urat nadi pasokan minyak dunia karena dilalui sekitar seperlima kebutuhan global, kini menjadi pusat perselisihan baru antara Iran dan Amerika Serikat. Langkah Teheran untuk membatasi perlintasan kapal di jalur vital ini merupakan respons terhadap perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari 2026. Kebijakan ini telah mengguncang pasar energi global dan menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan ekonomi yang berkepanjangan.
Ironisnya, saat Washington membalas dengan memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, Teheran justru semakin memperketat cengkeramannya terhadap Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ditugaskan menjaga selat tersebut, dan kapal-kapal diwajibkan membayar tarif di muka, baik menggunakan mata uang kripto maupun Yuan China, untuk mendapatkan izin melintas.
Dalam pertemuan di Jeddah, para pemimpin negara anggota GCC dengan suara bulat menegaskan penolakan mereka terhadap pungutan tarif di Selat Hormuz. Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Mohamed Albudaiwi, bahkan menyebut langkah Teheran tersebut sebagai tindakan ilegal dan menolak penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Lebih lanjut, Albudaiwi mengungkapkan bahwa para pemimpin Teluk telah memerintahkan langkah cepat untuk membangun jalur pipa minyak dan gas bersama, serta sistem peringatan dini guna menangkal rudal balistik di kawasan tersebut, sebagai upaya strategis jangka panjang.
Penolakan keras dari GCC ini muncul setelah Wakil Ketua Parlemen Iran, Hamidreza Hajibabaei, mengklaim bahwa pemerintahannya telah menerima pendapatan pertama dari pungutan tarif di Selat Hormuz. "Pendapatan pertama yang diterima dari tol Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral," ujar Hajibabaei, seperti dikutip kantor berita Iran, Tasnim, dan dilansir AFP. Namun, ia tidak merinci besaran jumlah ‘pendapatan’ yang dimaksud, dan media Iran lainnya juga menyampaikan pernyataan serupa tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Di tengah eskalasi ini, perang antara AS dan Iran sendiri belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Pembicaraan antara kedua negara di Pakistan dilaporkan tidak menghasilkan kesepakatan apa pun. Presiden AS Donald Trump, di sisi lain, telah meminta militer AS untuk memperpanjang blokade pelabuhan Iran. Para pejabat AS yang dikutip WSJ pada Selasa (28/4) menyebutkan bahwa Trump menilai opsi blokade memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan melanjutkan pengeboman atau menarik diri dari konflik.