Internationalmedia.co.id melaporkan persetujuan akhir Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, atas rencana pembangunan permukiman baru di wilayah yang diklaim Palestina telah memicu kecaman internasional. Smotrich menyatakan rencana pembangunan di kawasan E1 ini sebagai realisasi janji yang telah lama tertunda, mengatakan, "Dengan E1, kami akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun. Negara Palestina saat ini sedang dihapus dari meja perundingan, bukan dengan slogan, tetapi dengan tindakan."
Pernyataan Smotrich ini langsung menuai protes keras. PBB, melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, mengecam keras keputusan tersebut, menyatakan keprihatinan atas dampaknya terhadap solusi dua negara dan menyerukan penghentian semua aktivitas permukiman. Sentimen serupa diungkapkan Kementerian Luar Negeri Palestina yang menilai permukiman E1 akan mengisolasi komunitas Palestina dan semakin memperlemah peluang tercapainya solusi dua negara. Inggris dan Jerman pun turut menyuarakan keberatannya.
Meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum memberikan komentar resmi terkait pengumuman E1, pernyataan sebelumnya yang ia sampaikan saat mengunjungi permukiman Ofra di Tepi Barat mengindikasikan dukungan terhadap perluasan permukiman. Netanyahu kala itu menegaskan komitmen Israel untuk mengamankan wilayah tersebut dan mencegah terbentuknya negara Palestina. Pernyataan ini semakin memperkuat kekhawatiran akan dampak jangka panjang pembangunan permukiman baru terhadap masa depan Palestina. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan proses perdamaian di Timur Tengah.