Internationalmedia.co.id – News – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyuarakan keprihatinannya yang mendalam terkait eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan. Politisi dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap status kedaruratan karhutla yang kini melanda.
Hetifah mengungkapkan, di Kalimantan Timur saja, data dari BPBD menunjukkan sudah teridentifikasi 413 titik karhutla, dengan total area terbakar mencapai 936,95 hektar. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap. "Ketika asap sudah menurunkan kualitas udara, membatasi jarak pandang, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, maka persoalannya bukan lagi hanya pemadaman kebakaran, tetapi sudah menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat," tegas Hetifah kepada wartawan pada Sabtu (22/8/2026).
Ia mendorong pemerintah daerah, bersama BPBD, BNPB, BMKG, dan instansi terkait lainnya, untuk segera meninjau kondisi di lapangan. Hetifah mendesak agar langkah evaluasi tidak menunggu situasi memburuk. "Segera mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi indikator untuk peningkatan status kedaruratan. Jangan menunggu situasi memburuk," ujarnya.
Menurut Hetifah, penetapan status kedaruratan harus didasarkan pada data dan tingkat ancaman yang jelas. Namun, ia menekankan pentingnya prinsip kesiapsiagaan dini. "Prinsipnya adalah lebih baik meningkatkan kesiapsiagaan lebih awal daripada terlambat merespons ketika dampaknya sudah meluas," tambahnya.
Politikus Partai Golkar ini juga meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk menyusun protokol khusus bagi sekolah-sekolah, terutama saat kualitas udara mencapai kategori tidak sehat atau berbahaya. Keselamatan anak-anak, menurutnya, harus menjadi prioritas utama. "Aktivitas luar ruang harus dibatasi, masker yang sesuai perlu tersedia, dan sekolah harus terus memantau kualitas udara. Pembelajaran jarak jauh dapat diberlakukan sementara di wilayah yang kualitas udaranya sudah membahayakan kesehatan," jelasnya. Namun, ia menambahkan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh tidak harus seragam di seluruh Kaltim, melainkan disesuaikan dengan kualitas udara masing-masing wilayah.
Selain itu, Hetifah meminta fasilitas kesehatan untuk bersiaga penuh dalam mengantisipasi lonjakan kasus gangguan pernapasan. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. "Saya juga meminta fasilitas kesehatan disiagakan, terutama untuk mengantisipasi peningkatan gangguan pernapasan, dengan perhatian khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan," paparnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan upaya pemadaman dan pencegahan karhutla. Setiap titik panas (hotspot) harus segera diverifikasi dan ditangani dengan cepat. "Pemadaman dan pencegahan harus diperkuat. Setiap hotspot harus cepat diverifikasi dan ditangani. Kita masih menghadapi periode kering, sehingga pemerintah harus menyiapkan skenario bukan hanya untuk memadamkan api hari ini, tetapi juga mencegah kebakaran berulang dan melindungi masyarakat selama periode risiko karhutla ini," pungkasnya.
Dilansir internationalmedia.co.id Kalimantan pada Jumat (21/8/2026), data BPBD Kaltim per Rabu (19/8) menunjukkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar tertinggi, yakni 269,34 hektare dari 70 titik kejadian. Sementara itu, jumlah titik karhutla terbanyak tercatat di Kabupaten Paser dengan 85 titik, disusul Kota Samarinda dengan 75 titik dan Kutai Barat dengan 70 titik.
Plh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim, Sugeng Priyanto, saat diwawancarai internationalmedia.co.id Kalimantan pada Kamis (20/8), menyatakan bahwa karhutla saat ini melanda sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim, terutama di wilayah kabupaten yang tergolong luas seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Kutai Kartanegara (Kukar). "Yang dominan atau tinggi sementara ini kami pantau berada di wilayah Berau, Kutim, dan Kukar," kata Sugeng.