Pemerintah Kota Tebing Tinggi sedang berpacu dengan waktu untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pemulihan pascabencana. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kota ini menargetkan seluruh 170 paket kegiatan pemulihan telah berkontrak pada pertengahan September 2026. Langkah strategis ini diambil guna mempercepat penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang vital untuk memperbaiki infrastruktur krusial seperti jalan, sungai, dan fasilitas lain yang terdampak bencana.
Marsma TNI Ridha Hermawan, Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), menekankan urgensi proses ini. "Pemanfaatan TKD tambahan di Kota Tebing Tinggi perlu dipercepat. Percepatan proses pengadaan menjadi faktor kunci peningkatan realisasi anggaran," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (28/8/2026), seperti dikutip internationalmedia.co.id.
Kota Tebing Tinggi sendiri telah menerima alokasi tambahan TKD sebesar Rp107,34 miliar. Namun, per tanggal 21 Agustus 2026, dari jumlah tersebut, baru Rp81,31 miliar yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan pemulihan, dengan realisasi anggaran yang masih minim, yakni Rp800,08 juta atau sekitar 0,98 persen dari total alokasi.
Untuk merealisasikan tujuan tersebut, sebanyak 170 paket kegiatan telah direncanakan dengan tiga skema pengadaan yang berbeda. Sebanyak 26 paket akan diproses melalui tender, 90 paket menggunakan mekanisme pengadaan langsung, dan 54 paket lainnya melalui e-purchasing. Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan alokasi terbesar mencapai Rp70,28 miliar. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar Rp3,74 miliar, kesehatan Rp3,09 miliar, dan pertanian Rp727,74 juta.
Di bidang infrastruktur, fokus penanganan diarahkan pada delapan ruas jalan daerah yang mengalami kerusakan sedang. Tambahan TKD ini juga akan dimanfaatkan untuk mengatasi pendangkalan sungai akibat sedimentasi serta perbaikan bangunan pengaman sungai di delapan lokasi dengan kerusakan berat dan empat lokasi dengan kerusakan sedang.
Guna memastikan pemanfaatan anggaran berjalan optimal dan tepat sasaran, Tim Satgas PRR Pascabencana Sumatera telah melakukan monitoring dan evaluasi khusus di Kota Tebing Tinggi pada Rabu (26/8/2026). Tim meninjau langsung sejumlah lokasi penting, termasuk jalan-jalan yang terdampak, area normalisasi sungai, rencana pembangunan dinding penahan tebing, serta titik-titik penyempitan aliran sungai yang berpotensi menimbulkan masalah.
Selain infrastruktur dasar, pemulihan juga mencakup fasilitas ekonomi masyarakat, seperti Pasar Gambir dan Pasar Sakti. Kedua pasar ini mengalami peningkatan status kerusakan dari ringan menjadi sedang, dan penanganannya telah diakomodasi dalam rencana aksi Kementerian Perdagangan untuk Tahun Anggaran 2027.
Ridha juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih memiliki sisa tambahan TKD sebesar Rp26,02 miliar yang belum dialokasikan. Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dana tersebut akan dimasukkan dalam perubahan APBD, dengan tetap diarahkan pada kebutuhan prioritas pemulihan pascabencana.
"Keberhasilan pemanfaatan TKD tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian output dan dampaknya terhadap pemulihan akses, pengurangan risiko bencana, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat," pungkas Ridha, menegaskan bahwa tujuan akhir adalah kesejahteraan dan keamanan warga Tebing Tinggi.