SERANG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan tetap berkomitmen dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten. Salah satunya melalui kegiatan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan fasilitas umum berupa jalan lingkungan, pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK), pembanguan sumber air bersih yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP/Perkim) Provinsi Banten.
Diketahui, Kamis (9/11/2023), Pemprov Banten baru saja menerima dana insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,889 miliar atas capaian menekan angka kemiskinan ekstrem.
Kepala DPRKP Provinsi Banten, M. Rachmat Rogianto mengatakan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menangani permasalahan-permasalahan yang ada di permukiman warga di Provinsi Banten pada kondisi terkini. Tujuannya, untuk memperbaiki akses masyarakat pada infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman warga serta menekan angka kemiskinan ektrem.
Selain itu juga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman warga, yang berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah.
Rachmat menilai, sasaran substansi dari kegiatan ini yaitu melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka menangani lokasi kawasan permukiman warga di kabupaten/kota Provinsi Banten.
“Capaian program tertanganinya permukiman warga kewenangan provinsi sesuai RPJMD berdasarkan usulan dari masyarakat yang telah verifikasi,” terangnya.
Pembangunan fasilitas umum berupa jalan lingkungan.
Rachmat menjelaskan, peningkatan PSU yang dilakukan Pemprov Banten merupakan upaya mewujudkan pemerataan infrastruktur. Dirinya juga memastikan, kegiatan urusan penyelenggaraan PSU permukiman bersumber dari APBD Provinsi Banten tahun 2023.
Selain itu, Rachmat menilai, peningkatan PSU uang dilakukan dapat berimplikasi pada peningkatan ekonomi masyarakat.
“Dengan begitu, masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, maka tingkat kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian mikro nya dapat meningkat. Kami juga Berharap, program Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Jalan Lingkungan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Bisa membantu melancarkan roda ekonomi di Banten,” ujarnya.
Rachmat menambahkan, dengan jalan lingkungan yang bagus masyarakat akan terbantu dalam menjalankan usaha, serta berputarnya perekonomian di lingkungan warga.
“Mudah-mudahan ekonomi masyarakat menjadi mapan, maka akan berdampak pada pencegahan stunting. Sebab apabila ekonomi masyarakat sudah normal maka kualitas hidup di masyarakat akan meningkat,” ucapnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, hingga Maret 2023 kemiskinan ekstrem Provinsi Banten sebesar 0,43 persen, masuk wilayah di bawah 1,1 persen.
Muktabar mengungkapkan, berdasarkan arahan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin bantuan anggaran ini harus segera direalisasikan kepada masyarakat sasaran bantuan dengan pengalokasian program yang sudah ditetapkan.
“Sebagai bentuk tindak lanjut dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrem. Kita konsisten untuk itu,” ungkap Muktabar.
Muktabar menuturkan, di anggaran perubahan ini, Dana Insentif Fiskal dialokasikan untuk beberapa hal mendasar seperti bantuan rumah layak huni, sanitasi, jamban keluarga sampai sarana prasarana pendidikan, dan kebutuhan makan.
“Kita sudah melakukan langkah-langkah terukur baik dari dana insentif fiskal maupun dukungan dari APBD,” tuturnya. (ADV)
