Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar slogan, melainkan fondasi yang harus dibangun secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran yang tak henti. MenPAN-RB Rini Widyantini menegaskan hal ini saat meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas, sebuah inisiatif revolusioner yang dirancang untuk membekali para abdi negara dengan pemahaman moral, kesadaran menolak gratifikasi, serta kemampuan menerapkan tata kelola birokrasi yang bersih.
Program pelatihan antikorupsi berbasis digital ini digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Peluncuran E-Learning ASN Berintegritas hari ini menjadi krusial sebagai upaya kolektif untuk memperkuat budaya integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik," ujar Rini Widyantini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Rini Widyantini memaparkan lima pilar strategis yang dianggap vital untuk memperkokoh integritas ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Pilar pertama, integritas harus menjadi jantung reformasi birokrasi nasional. Menurut Rini, setiap penyusunan dan penyederhanaan proses bisnis oleh aparatur negara wajib menyematkan nilai-nilai antikorupsi, memastikan efisiensi berjalan seiring dengan kebersihan.
Pilar kedua adalah pembentukan budaya kerja ASN yang profesional dan melayani, sejalan dengan core values BerAKHLAK. Modul e-learning dirancang khusus untuk mengikis mentalitas "dilayani" dan menggantinya dengan semangat "melayani" yang bebas dari praktik gratifikasi.
Ketiga, menjadikan pembelajaran integritas sebagai bagian integral dari pengembangan kompetensi. Melalui program ini, pemerintah mengintegrasikan aspek integritas ke dalam sistem pengembangan kompetensi nasional. Setiap ASN yang berhasil menyelesaikan rangkaian e-learning akan mendapatkan sertifikat resmi dari LAN yang dapat dikonversi menjadi jam pelajaran (JP), sebuah bukti bahwa pengasahan moral dihargai setara pentingnya dengan pengasahan keahlian teknis.
Pilar keempat adalah pemerataan akses pembelajaran di seluruh instansi pemerintah. Mengidentifikasi kendala bahwa mayoritas pemerintah daerah belum memiliki sarana pembelajaran digital (learning management system) yang memadai untuk melatih pegawainya secara mandiri, Kementerian PANRB bersama LAN telah menyiapkan satu sistem terpadu nasional bernama Smart ASN.
Pilar terakhir adalah dukungan kebijakan nasional dan peran strategis Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Kementerian PANRB akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB yang mewajibkan keikutsertaan seluruh instansi pemerintah dalam program e-learning ini. PPK diimbau untuk aktif memantau capaian keikutsertaan pegawainya masing-masing melalui platform dashboard monitoring INDATA KPK.
Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukanlah sekadar tumpukan regulasi. "Ketika seorang warga di pelosok mendapatkan pelayanan cepat tanpa syarat ‘uang administrasi’, di situlah integritas kita berbicara," tegasnya. Ia menambahkan, tidak ada tempat bagi aparatur dengan kinerja tinggi namun integritas rendah untuk mengelola pemerintahan ini.
Sebelumnya, program ini telah diuji coba pada 12 instansi percontohan. Hasilnya sangat memuaskan, dengan 62.750 ASN berhasil menyelesaikan pembelajaran, melampaui target awal 56.788 ASN. Dalam pembelajaran itu, ASN dibekali pengetahuan untuk mengenali dan menghindari korupsi, pengambilan keputusan etis, serta menjadi agen perubahan antikorupsi.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto turut menekankan bahwa integritas adalah fondasi penentu kualitas. Integritas tidak hanya ditopang oleh regulasi yang kuat, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia. Dari sinilah lahir pelayanan publik yang prima, birokrasi profesional, dan masa depan Indonesia yang lebih kokoh. "Negara dipersepsikan masyarakat melalui pelayanan ASN yang mereka temui setiap hari. Integritas menjadi pembeda antara pelayanan yang menghadirkan keadilan dan pelayanan yang justru melukai kepercayaan publik," pungkas Setyo.
(internationalmedia.co.id/news)