LONDON –
Seorang anggota parlemen Inggris, Paul Bristow, yang juga menjabat sebagai pembantu menteri dipecat dari jabatannya setelah menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza. Pemerintah Inggris menyebut Bristow memberikan komentar yang tidak konsisten dengan tanggung jawab kolektif yang dipegang para pejabat pemerintahan.
Seperti dilansir BBC, Selasa (31/10), Bristow dalam suratnya kepada Perdana Menteri (PM) Rishi Sunak, pekan lalu, menyatakan bahwa ‘gencatan senjata permanen’ akan menyelamatkan nyawa dan memungkinkan bantuan kemanusiaan mencapai orang-orang yang paling membutuhkan.
Pemerintah Inggris diketahui mendukung ‘jeda kemanusiaan’, namun bukan gencatan senjata sepenuhnya di Jalur Gaza, yang terus digempur militer Israel untuk membalas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.
Saat acara berjudul ‘Pertanyaan untuk Perdana Menteri’ yang digelar bulan lalu, Sunak mengatakan bahwa ‘jeda tertentu’ akan memungkinkan lebih banyak bantuan masuk ke Jalur Gaza, namun dia menolak seruan untuk mendukung gencatan senjata dan menekankan Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri.
Bristow yang merupakan anggota parlemen dari Partai Konservatif untuk wilayah Peterborough ini, dipecat dari jabatannya sebagai Parliamentary Private Secretary (PPS) — posisi terendah dalam jabatan kementerian — untuk Sekretaris Negara untuk Ilmu Pengetahuan, Inovasi dan Teknologi, Michelle Donelan.
Setelah dipecat oleh Sunak, Bristow menuturkan kepada BBC bahwa dirinya bisa memahami keputusan sang PM Inggris. “Saya sepenuhnya memahami keputusan PM. Dan dengan penyesalan, saya meninggalkan pekerjaan yang saya nikmati,” ucapnya.
“Tapi sekarang saya bisa berbicara secara terbuka tentang suatu isu yang sangat dipedulikan oleh banyak konstituen saya,” ujar Bristow.
“Saya meyakini bahwa saya bisa melakukan hal ini dengan lebih baik dari bangku belakang dibandingkan sebagai bagian dari pemerintah,” tegasnya.
Kantor PM Inggris, atau yang biasa disebut Downing Street, menjelaskan dalam pernyataannya soal alasan pemecatan Bristow.
“Paul Bristow telah diminta meninggalkan jabatannya di pemerintahan menyusul komentar yang tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab kolektif,” demikian pernyataan Downing Street.
Tanggung jawab kolektif merupakan konvensi bahwa semua anggota pemerintahan harus secara terbuka mendukung kebijakan pemerintah, meskipun mereka secara pribadi tidak setuju dengan kebijakan tersebut.
Sejumlah besar anggota parlemen oposisi mendukung seruan gencatan senjata di Jalur Gaza, namun sangat sedikit anggota parlemen dari Partai Konservatif — yang kini berkuasa di Inggris — yang mendukung seruan serupa.
Pemimpin Partai Buruh, partai oposisi Inggris saat ini, Sir Keir Starmer sedang berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk mendukung gencatan senjata sepenuhnya. Tokoh-tokoh senior Inggris, termasuk Wali Kota London Sadiq Khan dan pemimpin Partai Buruh Skotlandia Anas Sarwar, mendukungnya.
Namun Sir Kei sejauh ini hanya mendukung jeda kemanusiaan, dan hal itu menempatkannya dalam posisi yang sejalan dengan pemerintah Inggris, juga Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.
Dibandingkan dengan gencatan senjata formal, jeda kemanusiaan cenderung berlangsung dalam jangka waktu singkat, terkadang hanya beberapa jam. Langkah ini dilaksanakan semata-mata dengan tujuan memberikan dukungan kemanusiaan, bukan untuk mencapai solusi politik jangka panjang.
