Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melayangkan peringatan keras terkait kondisi pemilihan umum (pemilu) yang akan datang di Myanmar. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, menyoroti praktik kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh junta militer untuk memaksa warga berpartisipasi, sementara kelompok oposisi bersenjata juga menerapkan taktik serupa untuk menghalangi pemilih. Demikian dilaporkan Internationalmedia.co.id – News, Selasa (23/12/2025).
Pemilu yang diagendakan junta militer Myanmar pada Minggu mendatang digembar-gemborkan sebagai langkah menuju pemulihan demokrasi. Namun, narasi ini kontras dengan realitas di lapangan, lima tahun setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan memicu perang saudara. Mantan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi, masih mendekam di penjara, dan partainya yang sangat populer telah dibubarkan pasca-kudeta.
Volker Turk, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa warga sipil diancam baik oleh otoritas militer maupun kelompok oposisi bersenjata terkait partisipasi mereka dalam pemilu. Kantor hak asasi manusia PBB telah mendokumentasikan puluhan penahanan individu di bawah "undang-undang perlindungan pemilu" hanya karena mereka menyuarakan pandangan yang berbeda. Banyak di antara mereka yang dijatuhi "hukuman yang sangat berat". Sebagai contoh, tiga pemuda di Kota Hlainghaya, wilayah Yangon, dijatuhi hukuman antara 42 hingga 49 tahun penjara karena memasang poster anti-pemilu, sebuah tindakan yang dikecam keras oleh PBB.
Laporan yang diterima kantor hak asasi manusia PBB juga mengungkap ancaman terhadap para pengungsi di beberapa wilayah, termasuk Mandalay. Mereka diperingatkan akan diserang atau rumah mereka disita jika tidak kembali untuk memberikan suara. "Memaksa para pengungsi untuk melakukan kepulangan yang tidak aman dan tidak sukarela merupakan pelanggaran hak asasi manusia," tegas Turk, menggarisbawahi beratnya situasi.
Di sisi lain, warga juga menghadapi "ancaman serius" dari kelompok-kelompok bersenjata yang menentang militer. Turk mencontohkan insiden penculikan sembilan guru perempuan dari Kyaikto bulan lalu, saat mereka dalam perjalanan untuk mengikuti pelatihan terkait pemilu. Meskipun kemudian "dibebaskan dengan peringatan dari para pelaku," insiden ini menunjukkan betapa berbahayanya situasi bagi mereka yang terlibat dalam proses pemilu.
Dengan mempertimbangkan semua temuan ini, Turk menyimpulkan bahwa "pemilu ini jelas berlangsung dalam lingkungan kekerasan dan penindasan." Pernyataan ini menjadi pengingat suram akan tantangan berat yang dihadapi Myanmar dalam upaya menuju stabilitas dan demokrasi yang sejati.