Internationalmedia.co.id – News – Sebuah kasus tragis yang melibatkan seorang pasien BPJS Kesehatan yang meninggal dunia setelah diduga dihina oleh sejumlah tenaga kesehatan (nakes) memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi IX DPR RI, Maharani, yang juga seorang dokter, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit menyusul insiden memilukan ini.
Maharani menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya pasien tersebut, yang sebelumnya viral karena menunggu ruang rawat inap selama delapan jam tanpa kepastian. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus ditanggapi dengan sangat serius oleh semua pihak, baik dari sektor kesehatan maupun ketenagakerjaan.
Menurut Maharani, insiden ini harus menjadi momentum krusial untuk perbaikan sistemik, terutama pada alur triage dan waktu tunggu (waiting time) pasien rawat inap. "Waktu tunggu hingga 8 jam bagi pasien berisiko tinggi adalah celah krusial yang tidak boleh terulang," tegasnya saat dihubungi internationalmedia.co.id pada Jumat (7/8/2026). Ia menekankan pentingnya memastikan sistem kontrol keselamatan pasien di setiap rumah sakit berjalan responsif 24/7 tanpa kompromi.
Anggota dewan ini juga secara tegas meminta penghentian segala bentuk stigmatisasi terhadap pasien BPJS Kesehatan. Maharani mengingatkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program strategis negara yang dibiayai dari iuran warga dan APBN, sehingga setiap tenaga medis wajib menjunjung tinggi asas kesetaraan dan keadilan dalam pelayanan. "Tidak boleh ada narasi atau pembedaan perlakuan antara pasien BPJS Kesehatan dan non-BPJS," ujarnya.
Sambil mengapresiasi dedikasi mayoritas nakes di garda terdepan, Maharani mendorong organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), serta Kementerian Kesehatan, untuk terus memperkuat pembinaan etika dan literasi digital. Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan mental para nakes guna mencegah burnout yang dapat mempengaruhi kualitas layanan.
Kritik publik di media sosial, menurutnya, harus dijadikan cambuk positif untuk pembenahan sistemik. Komisi IX DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan, anggaran, serta pengawasan agar transformasi pelayanan kesehatan nasional benar-benar menghadirkan layanan yang cepat, tepat, dan humanis bagi seluruh rakyat Indonesia. Maharani juga mendesak Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat untuk segera turun tangan membenahi manajemen fasilitas kesehatan terkait, sekaligus memastikan proses klarifikasi dan pembinaan etika berjalan secara adil, transparan, dan konstruktif.
Kasus ini pertama kali mencuat pada 22 Juli 2026, ketika Yurizal Tri Chaerawan mengunggah keluhannya di media sosial tentang penantian delapan jam untuk kamar rawat inap. Unggahan tersebut, alih-alih mendapat simpati, justru dibanjiri komentar bernada hinaan, bahkan menyarankan pindah ke ruang jenazah atau menyinggung penyakit serius dengan nada bercanda. Sejumlah akun yang berkomentar diduga berprofesi sebagai dokter, perawat, maupun nakes lain berdasarkan informasi di profil media sosial mereka, meski identitas dan profesi mereka belum seluruhnya terverifikasi. Tragedi semakin mendalam setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli 2026, yang disampaikan oleh sepupunya, menyebabkan unggahan lamanya kembali viral dan memicu kemarahan publik.