Internationalmedia.co.id – News – Sebuah rumor mengejutkan mengguncang Gedung Putih, mengklaim bahwa mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya menggunakan kode nuklir selama pertemuan darurat yang tegang mengenai krisis Iran. Klaim viral ini, yang segera dibantah oleh juru bicara Gedung Putih, telah memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat politik dan keamanan.
Pernyataan yang memicu rumor ini pertama kali dilontarkan oleh Larry Johnson, seorang mantan perwira CIA, saat tampil dalam podcast "Judging Freedom" pada 20 April. Johnson menuturkan bahwa rapat darurat di Gedung Putih pada 18 April diwarnai adu argumen panas. Ia mengklaim bahwa Jenderal Dan Caine, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan AS, menolak perintah Trump yang berkaitan dengan kode peluncuran nuklir.
Menurut Johnson, perdebatan itu berlangsung "cukup sengit," dengan sang jenderal menolak untuk memfasilitasi tindakan tersebut. Namun, hingga kini, tidak ada laporan independen atau konfirmasi resmi yang mendukung narasi tersebut. Meskipun pertemuan tingkat tinggi memang terjadi seputar berakhirnya gencatan senjata Iran, tidak ada sumber kredibel yang memverifikasi bahwa wewenang peluncuran nuklir pernah menjadi isu.
Skeptisisme juga datang dari anggota parlemen Partai Republik. Senator Thom Tillis, misalnya, menyatakan kepada Newsweek bahwa ia akan membutuhkan konfirmasi dari berbagai sumber sebelum menganggap serius klaim semacam itu. Ia menambahkan bahwa ia sulit membayangkan skenario seperti itu benar-benar dipertimbangkan.
Klaim Johnson juga bertentangan dengan prosedur operasional standar sistem komando nuklir AS. Berdasarkan protokol yang telah ditetapkan, Ketua Kepala Staf Gabungan bertugas dalam kapasitas penasihat dan tidak memiliki wewenang untuk memblokir atau melaksanakan perintah peluncuran. Meskipun ada pengamanan seperti "aturan dua orang" untuk memastikan verifikasi, sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap perintah yang sah dari panglima tertinggi dilaksanakan. Konfrontasi langsung mengenai prosedur peluncuran nuklir seperti yang digambarkan Johnson akan mencerminkan krisis konstitusional yang mendalam, bukan sekadar perselisihan biasa.
Penting untuk mencermati rekam jejak Johnson. Ia menjabat sebagai wakil direktur Kantor Kontraterorisme Departemen Luar Negeri AS dari tahun 1989 hingga 1993. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia sering menjadi sorotan karena klaim-klaimnya yang kontroversial dan kerap kali tidak berdasar.
Pada tahun 2017, Johnson termasuk di antara mereka yang menyebarkan tuduhan bahwa badan intelijen Inggris, GCHQ, membantu pemerintahan Presiden Barack Obama memata-matai kampanye presiden Trump. Klaim ini secara terbuka telah dibantah oleh para pejabat AS dan Inggris, bahkan GCHQ menyebutnya sebagai "sangat tidak masuk akal." Sebelumnya, Johnson juga pernah menyebarkan rumor palsu tentang istri Obama, Michelle, yang disebutnya menyampaikan pidato rasis terhadap orang kulit putih.
Dengan minimnya bukti pendukung dan rekam jejak Johnson yang kerap menyebarkan informasi yang dipertanyakan, klaim mengenai upaya Trump menggunakan kode nuklir tetap menjadi rumor yang belum terverifikasi oleh internationalmedia.co.id.