Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini menjadi sorotan tajam. Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Charles Honoris, mengusulkan penghentian sementara program ini saat libur sekolah. Usulan tersebut mencuat menyusul temuan potensi pemborosan anggaran hingga Rp 1 triliun per bulan, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan.
Charles Honoris menegaskan bahwa pernyataan Menko Pangan, yang akrab disapa Zulhas, harus dianggap sebagai "alarm serius" bagi semua pihak. "Jika memang ada potensi pemborosan sampai Rp 1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Terlebih lagi, kondisi fiskal negara saat ini sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain juga tidak kalah besar," ujar Charles kepada wartawan pada Jumat (12/6/2026).
Momentum libur sekolah yang akan datang, menurut Charles, adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG. "Penghentian sementara ini penting agar pemerintah dapat melihat secara objektif apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki," jelasnya.
Komisi IX DPR juga mendesak pemerintah untuk melakukan audit komprehensif terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Audit ini mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, hingga tata kelola pengadaan. "Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen," tegas Charles. Ia mengingatkan bahwa lebih dari 40 ribu anak telah menjadi korban keracunan makanan dari program ini, menekankan pentingnya keselamatan dan kualitas layanan sebagai prioritas utama.
Charles berharap parameter keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari dampak nyata terhadap perbaikan status gizi anak-anak yang membutuhkan. "Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara. Program yang baik adalah program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka penerima manfaat yang besar," pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya pembengkakan signifikan pada jumlah titik SPPG atau dapur MBG. Total pembengkakan mencapai lebih dari 13 ribu titik, gabungan dari wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan non-3T. Zulhas mengindikasikan adanya dugaan praktik jual beli titik dalam program ini.
Di luar wilayah 3T, yang awalnya diproyeksikan hanya 21 ribu dapur, data terbaru menunjukkan angka 27.877 titik, membengkak sebanyak 6.877 titik. Sementara itu, di daerah 3T, dari rencana awal 2.000 titik, ditemukan 8.617 titik. "Terjadi jual beli titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan pada Kamis (11/6). Temuan ini semakin memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.