Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat penting di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Kamis (20/8/2026). Pertemuan strategis ini berfokus pada pembahasan komprehensif mengenai penanganan rumah warga yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan kerusakan hunian ini ditegaskan akan melibatkan sinergi berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan para pengembang properti.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa upaya rekonstruksi hunian tidak hanya akan mengandalkan BNPB dan Kementerian PKP, tetapi juga akan melibatkan peran vital dari para pengembang. "Khusus untuk masalah perumahan, ya kita selain dari BNPB, kemudian dari PKP, (bisa dibantu) dengan Bapak-Bapak (developer) sekalian," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Jumat (21/8/2026). Ia menambahkan, skema penanganan kerusakan rumah nantinya mayoritas akan menggunakan pendekatan in situ, di mana proses pembangunan kembali dilakukan langsung di lahan tempat rumah tersebut terdampak gempa.
Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan pendataan akurat terkait jumlah rumah yang rusak, mengklasifikasikannya menjadi rusak berat, sedang, dan ringan. Mendagri menyebutkan, setidaknya delapan kabupaten di NTT mengalami dampak gempa, dengan kerusakan meluas tidak hanya pada rumah tinggal, tetapi juga gedung pemerintahan, sekolah, hingga infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan. Namun, rekonstruksi belum dapat dimulai segera. "Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi goncang. Nanti mungkin setelah dia stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi," jelas Tito, menekankan pentingnya menunggu kondisi stabil.
Oleh karena itu, prioritas utama saat ini adalah pendataan yang presisi. Tito menggarisbawahi pentingnya pendataan by name by address yang melibatkan kepala desa dan camat, serta dukungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah. Pendataan ini juga harus berpedoman pada petunjuk teknis dari BNPB untuk klasifikasi kerusakan. "Nah, sekarang inilah time untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadi, yang tadinya rusak ringan jadi sekarang sedang atau berat jadinya, karena tambahan susulan. Jadi pendataan ini betul-betul upayakan memanfaatkan kepala desa ya, camat, dan by name by address," tegasnya.
Selain penanganan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih mengungsi di tenda juga menjadi perhatian serius. Pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan makanan, minuman, tenda, pakaian, selimut, dan obat-obatan, serta mengantisipasi kebutuhan pengungsi untuk tiga hingga empat minggu ke depan. Akses logistik pun dilaporkan semakin lancar. "Untuk pintu-pintu masuk, selain jalan-jalan darat tadi, sudah hampir semua terbuka, sehingga mobilitas orang, maupun barang, bantuan, lebih cepat masuk," tutup Tito.
Rapat strategis ini juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI), serta perwakilan dari berbagai perusahaan pengembang properti terkemuka, menunjukkan komitmen lintas sektor dalam upaya pemulihan NTT.