Internationalmedia.co.id – News – Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa esensi kemerdekaan Indonesia jauh melampaui sekadar pembebasan dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan sejati harus terwujud dalam keadilan sosial, kesejahteraan merata, serta kehadiran nyata negara bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang masih bergulat dengan kemiskinan dan keterlantaran. Abidin secara lugas menyatakan bahwa negara tidak boleh membiarkan satu pun rakyatnya hidup dalam kondisi tersebut.
"Kemerdekaan tidak cukup hanya kita rayakan. Kemerdekaan harus kita ukur dari sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara, terutama mereka yang paling membutuhkan perlindungan dan keberpihakan," ujar Abidin Fikri, seperti dikutip internationalmedia.co.id. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Kebangsaan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI yang bekerja sama dengan Dewan Pakar Nasional Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) di Tangerang, pada Rabu (19/8) lalu.
Lokakarya tersebut mengusung tema "Kemerdekaan, Kedaulatan, dan Masa Depan Indonesia: Menimba Api Pemikiran Bung Karno untuk Menjawab Tantangan Zaman." Acara dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A., dan turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting lainnya, termasuk Anggota MPR RI Dr. Andreas Hugo Pareira serta I.G.N. Kesuma Kelakan, S.T., M.Si. Selain itu, hadir pula para pakar seperti Dr. (H.C.) Ir. Siswono Yudohusodo, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.Si., dan Dr. Dharmansjah Djumala, yang turut memperkaya diskusi.
Abidin menekankan bahwa refleksi kemerdekaan, terutama menjelang peringatan 81 tahun Indonesia merdeka, tidak hanya sebatas mengenang sejarah. Lebih dari itu, ia mendorong agar setiap elemen bangsa mempertanyakan sejauh mana manfaat kemerdekaan telah dirasakan oleh rakyat. Dalam konteks ini, Abidin mengingatkan kembali amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang secara gamblang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Baginya, ketentuan ini bukan sekadar norma konstitusi, melainkan sebuah mandat moral yang menegaskan tanggung jawab fundamental negara terhadap kesejahteraan rakyatnya.
"Indonesia yang merdeka dan berdaulat tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan keterlantaran. Negara harus hadir melalui kebijakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan," tegas Abidin. Ia menambahkan bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat. Kebijakan yang dijalankan harus mampu meningkatkan kemandirian masyarakat sekaligus secara efektif memutus mata rantai kemiskinan. "Yang kita perlukan adalah solusi yang benar-benar terasa. Kehadiran negara harus bisa dilihat dan dirasakan oleh rakyat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok yang terlantar," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abidin juga mengaitkan persoalan ini dengan pemikiran mendalam Bung Karno mengenai kemerdekaan, kedaulatan, berdikari, dan keadilan sosial. Menurutnya, gagasan-gagasan proklamator tersebut tetap relevan dan menjadi sumber inspirasi vital dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. "Menimba api pemikiran Bung Karno bukan berarti kembali ke masa lalu. Kita mengambil semangat dan gagasannya untuk menjawab persoalan masa kini dan masa depan," jelasnya.
Lebih lanjut, Abidin menegaskan bahwa kedaulatan negara pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan rakyatnya. Sebuah negara yang benar-benar berdaulat adalah negara yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk memastikan setiap warganya memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan menerjemahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa ke dalam kebijakan-kebijakan yang nyata-nyata berpihak kepada rakyat.
"Api pemikiran Bung Karno harus terus kita jaga sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, mandiri, adil, dan sejahtera. Kemerdekaan harus benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat," pungkas Abidin, mengakhiri pernyataannya dengan harapan akan terwujudnya Indonesia yang lebih inklusif dan sejahtera bagi semua.