JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh jajaranya, perang antara Israel dengan Hamas dapat membangkitkan sel-sel yang terafiliasi dengan teroris di Indonesia.
Listyo Sigit menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian agar mewaspadai dampak eskalasi di tingkat global terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri.
“Beberapa waktu yang lalu dampak dari perang Israel-Hamas tentunya juga membangkitkan sel-sel yang terafiliasi dengan teroris, dan mau tidak mau kita juga tentunya harus waspada,” kata Listyo Sigit seusai Apel Kepala Satuan Wilayah Polri di Jakarta, Rabu (1/11).
Listyo Sigit menyatakan, sejauh ini Polri telah menangkap 59 orang terduga teroris dan akan terus mengambil langkah-langkah demi mencegah terjadinya aksi terorisme. Kapolri telah menugaskan jajarannya untuk mengawasi secara ketat wilayah-wilayah yang ditengarai terdapat sel-sel tidur yang terafiliasi dengan kelompok teroris.
“Apabila ada tanda-tanda yang berdampak akan mengganggu, apakah itu tahapan (Pemilu), apakah itu proses pembangunan, ataukah hal-hal lain ya kita segera mengambil langkah,” ujar Listyo Sigit.
Selain itu, Kapolri juga telah memerintahkan jajarannya untuk mewaspadai kerawanan yang dapat muncul karena pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum 2024. Ia pun menegaskan, Polri harus mengawal program-program pembangunan yang harus tuntas pada tahun 2023 dan 2024.
“Seluruh tantangan yang muncul, seluruh masalah yang muncul dari tahapan pemilu, eskalasi global yang kemudian berdampak dalam situasi dalam negeri, dan berbagai macam kebijakan pembangunan yang harus kita kawal, semuanya harus berjalan,” katanya.
Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri mengungkapkan, ada 59 tersangka teroris ditangkap selama periode bulan Oktober 2023. Juru Bicara Detasemen Khusus (Densus) 88 AT Polri Kombes Aswin Siregar menyebut para tersangka teroris ini dari berbagai kelompok teror, di antaranya Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
Aswin lebih lanjut mengatakan, dari 59 orang tersebut, ada 40 orang anggota JAD yang mempunyai rencana menggagalkan Pemilu 2024 karena menganggap demokrasi sebagai hal yang maksiat.
“Bagi mereka, pemilu adalah rangkaian demokrasi, di mana demokrasi itu adalah maksiat, demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum bagi mereka,” ucap Aswin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/10).
“Sehingga ada keinginan untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya proses pesta demokrasi tersebut,” ujarnya.
