Internationalmedia.co.id – News – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyuarakan keprihatinan mendalam atas lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang telah mencapai puluhan ribu. Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) jika kondisi kesehatan masyarakat terus memburuk akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data terbaru menunjukkan angka ISPA di Kalteng telah menembus 66.000 kasus.
Menanggapi situasi yang mengkhawatirkan ini, Yahya Zaini menekankan pentingnya intervensi cepat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Kemenkes harus segera turun tangan menangani dampak karhutla yang memicu ISPA," ujarnya kepada awak media baru-baru ini. Politikus Partai Golkar ini juga menyerukan penetapan protokol kesehatan ketat bagi warga Kalteng, termasuk kewajiban penggunaan masker di setiap aktivitas.
Lebih lanjut, Yahya menyarankan agar Kemenkes tidak ragu melakukan evakuasi warga ke lokasi yang lebih aman apabila diperlukan. Koordinasi yang erat antara Kemenkes dan Pemerintah Daerah Kalteng juga dianggap krusial untuk memastikan ketersediaan tenaga medis, fasilitas rumah sakit yang memadai, serta distribusi bantuan masker bagi masyarakat.
"Perlindungan khusus harus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia," tegas Yahya. Ia meyakini bahwa penetapan status KLB adalah langkah strategis untuk melindungi warga dari memburuknya kasus ISPA, memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan terintegrasi jika situasi semakin masif dan tidak terkendali.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng menunjukkan skala karhutla yang mengkhawatirkan. Area yang terbakar telah mencapai 148,71 hektare, dengan lebih dari 10 ribu personel gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga pertengahan Juli, tercatat 1.026 titik panas (hotspot) dan 46 kejadian karhutla di wilayah tersebut. Asap tebal yang dihasilkan dari kebakaran ini menjadi pemicu utama lonjakan kasus ISPA, yang kini telah mencapai angka 66.679. Situasi ini menuntut respons serius dan terkoordinasi dari seluruh pihak terkait.