Pemerintah Iran secara resmi mengumumkan penerimaan pendapatan perdana dari kebijakan pungutan tarif yang diterapkan bagi setiap kapal yang melintas di Selat Hormuz. Kabar ini disampaikan oleh seorang pejabat senior parlemen Iran, Hamidreza Hajibabaei, kepada kantor berita Tasnim, seperti dilansir AFP, pada Kamis (23/4/2026). Menurut laporan Internationalmedia.co.id – News, dana tersebut telah disetorkan langsung ke rekening Bank Sentral Iran. Media Iran lainnya juga turut mengamini pernyataan ini, meski tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai jumlah atau frekuensi penerimaan.
Selat Hormuz, yang selama ini dikenal sebagai arteri utama perdagangan energi global, telah menjadi pusat ketegangan geopolitik sejak meletusnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada 28 Februari lalu. Situasi ini menyebabkan otoritas Iran membatasi secara ketat lalu lintas kapal melalui jalur air strategis tersebut. Padahal, di masa damai, selat ini merupakan rute krusial yang menyumbang seperlima dari total aliran minyak dan gas dunia, serta berbagai komoditas vital lainnya.
Sebelum pengumuman penerimaan bea masuk ini, parlemen Iran telah melalui serangkaian pembahasan intensif mengenai penerapan tarif navigasi di selat tersebut. Pada 30 Maret, media pemerintah Iran melaporkan bahwa komisi keamanan parlemen telah menyetujui rencana pungutan ini. Meskipun demikian, belum ada konfirmasi jelas apakah pemungutan suara final di parlemen atas proposal tersebut telah dilakukan. Para pejabat Iran secara tegas memperingatkan bahwa lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz "tidak akan kembali ke status sebelum perang".
Kebijakan Iran ini sontak memicu reaksi dari berbagai negara. Presiden AS Donald Trump mendesak Iran untuk segera membuka kembali selat tersebut bagi pelayaran internasional. Di sisi lain, Inggris, Prancis, bersama perencana militer dari lebih dari 30 negara, telah mengadakan serangkaian pertemuan untuk membahas upaya perlindungan navigasi di Selat Hormuz. Pemerintah Prancis dan Inggris bahkan menyatakan kesiapan mereka untuk memimpin misi multinasional "segera setelah kondisi memungkinkan", mengindikasikan kekhawatiran global terhadap dampak pembatasan dan pungutan tarif di jalur maritim vital ini.