Trump mengklaim dewan ini sebagai bagian penting dari rencana gencatan senjata tahap kedua di Gaza, menyusul pembentukan komite teknokrat Palestina. "Ini adalah dewan terhebat dan paling bergengsi yang pernah ada," ujarnya melalui Truth Social.
Negara yang ingin menjadi anggota permanen diminta menyumbang minimal US$ 1 miliar. Draf piagam dewan menyebutkan Trump akan menjadi ketua dan memiliki hak veto atas keputusan. Kritikus khawatir dewan ini akan menjadi saingan PBB.
Namun, mengapa Indonesia ikut serta? Bersama Arab Saudi dan enam negara Muslim lainnya, Indonesia menyambut baik undangan tersebut. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan dukungan ini sebagai komitmen untuk pemerintahan transisi dan perdamaian di Gaza.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan ajakan ini demi mempercepat proses perdamaian di Gaza. Bergabungnya Indonesia diharapkan dapat mendukung resolusi DK PBB untuk gencatan senjata permanen, rekonstruksi Gaza, dan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.