Internationalmedia.co.id – News – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat memulihkan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan hak identitas masyarakat tetap terpenuhi, terutama bagi mereka yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran.
Bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di NTT berpotensi besar menyebabkan dokumen adminduk masyarakat hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan. Kondisi ini secara otomatis menempatkan mereka dalam kategori penduduk rentan adminduk, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 96 Tahun 2019. Kehilangan dokumen vital ini dapat menghambat akses warga terhadap berbagai bantuan dan layanan publik esensial di masa pemulihan pascabencana.
Merespons situasi darurat ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung menugaskan Ditjen Dukcapil untuk berkoordinasi erat dengan Dinas Dukcapil di tingkat kabupaten dan provinsi. Penugasan ini juga mencakup instruksi untuk terjun langsung ke lokasi bencana, memberikan bantuan konkret kepada warga terdampak.
Program khusus bertajuk "Dukcapil Tanggap Bencana NTT" dijadwalkan berlangsung dari 24 hingga 28 Agustus 2026. Melalui inisiatif ini, warga terdampak dapat mencetak ulang dokumen kependudukan mereka dengan mudah dan cepat. "Pencetakan ulang itu sangat mudah sekali dilakukan. Kenapa? Karena semua data yang ada, 290 juta penduduk Indonesia, hampir 98 persen datanya ada di server Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kemendagri," jelas Tito dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026), setelah mengunjungi posko pengungsian di Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT, pada Selasa (18/8/2026).
Tito menegaskan bahwa langkah ini krusial agar masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen dapat segera memiliki penggantinya. "Di tengah bencana, penduduk tidak boleh kehilangan hak atas identitas dan dokumen kependudukannya. Dukcapil hadir langsung ke lokasi untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dan masyarakat dapat segera memperoleh kembali dokumen adminduk yang dibutuhkan secara cepat, mudah dan gratis," imbuhnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, dijadwalkan berangkat ke Pulau Flores pada Senin (24/8). Teguh memimpin tim gabungan Kemendagri dengan misi utama memulihkan dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat gempa. "Kami menyadari tim Dukcapil bukan pasukan perintis jalan. Kami tidak memiliki keahlian teknis untuk penanganan darurat awal. Namun, begitu tahap awal berjalan, urusan dokumen kependudukan menjadi krusial agar warga bisa mengakses berbagai bantuan dan layanan publik," ungkap Teguh.
Ditjen Dukcapil telah membentuk enam Tim Unit Pelayanan yang akan menyebar ke sejumlah wilayah terdampak. Tim-tim ini akan beroperasi di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada dan Nagekeo, Ende, serta Sikka. Setiap tim dilengkapi dengan peralatan rekam-cetak KTP elektronik bergerak (mobile enrollment), blangko KTP-el, jaringan komunikasi satelit Starlink, serta perlengkapan pendukung lainnya untuk memastikan penerbitan dokumen berjalan lancar.
Di lapangan, tim pusat akan berkolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Dinas Dukcapil kabupaten setempat. "Prinsipnya, kami hadir untuk memastikan negara tetap melayani warga di masa tersulit mereka. Dokumen kependudukan mungkin terlihat sekadar lembaran kertas, tetapi di tengah situasi bencana, lembaran itulah yang menjadi kunci bagi warga untuk menyambung hidup dan memulihkan keadaan," pungkas Teguh, seperti dilansir internationalmedia.co.id.