Internationalmedia.co.id – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali melontarkan peringatan keras kepada Hamas terkait pelucutan senjata. Pernyataan ini sejalan dengan desakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menginginkan Hamas meletakkan senjata sebagai bagian dari rencana perdamaian di Gaza.
Netanyahu menegaskan bahwa pelucutan senjata Hamas merupakan poin krusial dalam rencana perdamaian 20 poin yang diajukannya. "Syarat-syarat dalam rencana perdamaian 20 poinnya sangat jelas. Bukan hanya kita harus mengeluarkan para sandera, tanpa memakai militer kita, tetapi kita selanjutnya akan melakukan demiliterisasi dan perlucutan senjata," tegas Netanyahu kepada CBS News, seperti dilansir Aljazeera, Kamis (15/10/2025).
Lebih lanjut, Netanyahu menjelaskan bahwa demiliterisasi yang dimaksud mencakup penyerahan seluruh senjata oleh Hamas serta memastikan tidak ada lagi produksi maupun penyelundupan senjata ke Gaza. Ia berharap proses perlucutan senjata ini dapat berjalan damai, namun memperingatkan konsekuensi mengerikan jika Hamas menolak.
"Jika tidak, saya rasa saya mendengar presiden berbicara malam ini, dan dia berkata, ‘dengarkan, mereka sebaiknya melakukannya’, atau…, katanya, ‘kekacauan akan terjadi’," imbuhnya.
Sebelumnya, Hamas telah menyatakan kesediaannya untuk tidak memegang kendali pemerintahan di Gaza, namun belum memberikan pernyataan tegas terkait pelucutan senjata. Sumber Hamas yang dikutip AFP menyebutkan bahwa tidak ada perpecahan di antara anggota senior Hamas terkait hal ini, yang selama ini dianggap sebagai garis merah.
"Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza," ujar sumber tersebut.
Namun, seorang pejabat Hamas lainnya sebelumnya menegaskan bahwa pelucutan senjata adalah hal yang mustahil. Rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Trump sendiri menekankan agar Jalur Gaza menjadi "zona bebas teror yang dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya". Kondisi ini membuat masa depan Gaza semakin tidak pasti dan memicu kekhawatiran akan potensi konflik yang lebih besar.