Internationalmedia.co.id – Yordania dan Jerman sepakat bahwa pembentukan pasukan internasional untuk mendukung kepolisian Palestina di Gaza pasca konflik, seperti yang diusulkan dalam rencana Amerika Serikat, harus mengantongi mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usulan ini muncul di tengah upaya mediasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang membuka peluang bagi koalisi negara Arab dan Muslim untuk menempatkan pasukan di Gaza yang porak poranda akibat perang.
Tugas utama pasukan stabilisasi internasional ini adalah melatih dan memperkuat kepolisian Palestina di Jalur Gaza, dengan dukungan aktif dari Mesir dan Yordania. Selain itu, mereka juga akan bertugas mengamankan wilayah perbatasan dan mencegah masuknya senjata ilegal ke tangan Hamas.
"Kita semua sepakat bahwa untuk efektivitas pasukan stabilisasi dalam menjalankan tugasnya, mandat Dewan Keamanan PBB adalah suatu keharusan," tegas Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (1/11/2025).
Meski mendukung ide tersebut, Yordania menegaskan tidak akan mengirimkan tentaranya sendiri ke Jalur Gaza. "Posisi kami terlalu dekat dengan isu ini, sehingga pengerahan pasukan di Gaza tidak memungkinkan," jelas Safadi, sembari menambahkan bahwa Yordania siap berkolaborasi dengan pasukan internasional yang ada.
Pernyataan Safadi ini disampaikan dalam konferensi IISS Manama Dialogue di Bahrain, bersama dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, yang juga mendukung penuh mandat PBB untuk pasukan tersebut. Wadephul menekankan pentingnya landasan hukum internasional yang jelas. "Kami memahami bahwa ini krusial bagi negara-negara yang bersedia mengirimkan pasukan ke Gaza, serta bagi Palestina sendiri. Jerman juga ingin melihat mandat yang jelas untuk misi ini," ujarnya.
Namun, gagasan pembentukan pasukan stabilisasi ini tidak lepas dari kritik. Para ahli PBB sebelumnya telah memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi menggantikan pendudukan Israel dengan pendudukan yang dipimpin oleh AS, yang bertentangan dengan hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina.