Internationalmedia.co.id memberitakan, dinamika politik Thailand kembali memanas setelah Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri (PM) yang kontroversial, dibebaskan dari tuduhan pencemaran nama baik kerajaan. Keputusan pengadilan Bangkok pada Jumat (22/8/2025) ini menandai berakhirnya ancaman hukuman 15 tahun penjara yang membayangi politikus berusia 76 tahun tersebut. Pengacara Thaksin, Winyat Chatmontree, menyatakan pengadilan menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan kliennya. Thaksin sendiri meninggalkan pengadilan dengan senyum, hanya menyebut kasusnya "digugurkan" tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.
Meskipun Thaksin lepas dari jeratan hukum lese-majeste—hukum yang sangat ketat terkait kritik terhadap Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarganya—bayang-bayang dinasti Shinawatra masih menghantui kancah politik Thailand. Putrinya, Paetongtarn Shinawatra, yang kini menjabat sebagai PM, menghadapi kasus serupa pekan depan. Keputusan pengadilan atas kasus Paetongtarn berpotensi membuatnya dicopot dari jabatannya. Kasus Thaksin sendiri bermula dari pernyataan yang dibuat satu dekade lalu di media Korea Selatan terkait kudeta militer 2014 yang menggulingkan adik perempuannya, Yingluck Shinawatra, dari kursi PM. Detail pernyataan tersebut dirahasiakan karena kerahasiaan hukum lese-majeste.
Kembalinya Thaksin ke Thailand Agustus 2023 lalu setelah 15 tahun pengasingan diri, bertepatan dengan Partai Pheu Thai—yang dipimpin keluarganya—membentuk pemerintahan koalisi dengan mantan lawan politiknya. Situasi ini memicu spekulasi adanya kesepakatan rahasia. Setibanya di Bangkok, Thaksin langsung dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ia dirawat di rumah sakit polisi karena alasan kesehatan dan kemudian mendapat pengurangan hukuman dari Raja Maha Vajiralongkorn menjadi satu tahun penjara. Pada Februari 2024, Thaksin dibebaskan lebih awal sebagai bagian dari program pembebasan narapidana lanjut usia. Kasus pencemaran nama baik kerajaan ini hanyalah salah satu dari beberapa kasus hukum yang pernah menjerat Thaksin.