Internationalmedia.co.id melaporkan kecaman keras Prancis terhadap rencana militer Israel di Jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyebut rencana tersebut "tidak dapat diterima" dan melanggar hukum humaniter internasional. Pernyataan ini menyusul pengumuman Israel yang akan melakukan operasi militer besar-besaran di Gaza, termasuk kemungkinan pemindahan sebagian besar penduduknya.
Rencana kontroversial ini diputuskan dalam rapat kabinet keamanan Israel pada Senin (5/5). Seorang pejabat Israel mengungkapkan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk "menaklukkan Jalur Gaza dan menguasai wilayah tersebut," serta memindahkan penduduk Gaza ke selatan untuk alasan keamanan. Pernyataan ini diperkuat oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dalam video di media sosial menyatakan bahwa operasi militer ini bukan sekadar serangan kilat, tetapi bertujuan untuk menguasai Gaza secara penuh. Ia menegaskan bahwa tentara Israel tidak akan masuk, menyerang, lalu mundur.
Langkah Israel ini menimbulkan kekhawatiran internasional yang semakin besar. PBB dan organisasi bantuan kemanusiaan telah memperingatkan akan bencana kemanusiaan di Gaza, mengingat blokade selama lebih dari dua bulan telah memicu krisis kelaparan. Hampir seluruh 2,4 juta penduduk Gaza telah mengungsi setidaknya sekali sejak konflik Oktober 2023 lalu.
Uni Eropa juga turut menyuarakan keprihatinan dan mendesak Israel untuk menahan diri, mengatakan rencana tersebut akan mengakibatkan lebih banyak korban dan penderitaan bagi rakyat Palestina. Desakan agar warga Palestina meninggalkan Gaza secara sukarela pun disebut sebagai bagian dari rencana operasi militer tersebut. Puluhan ribu tentara cadangan Israel telah dipanggil untuk mendukung operasi militer yang akan segera dimulai ini. Situasi di Gaza semakin mencekam dan memantik reaksi keras dari berbagai negara di dunia.
