Gelombang protes besar melanda Ankara, ibu kota Turki. Internationalmedia.co.id melaporkan puluhan ribu warga turun ke jalan Minggu (14/9) lalu, menuntut Presiden Recep Tayyip Erdogan mundur. Aksi ini dipicu oleh serangkaian tindakan hukum pemerintah terhadap Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama, yang dinilai sebagai upaya untuk menyingkirkan lawan politik.
Unjuk rasa yang disiarkan langsung oleh Reuters menampilkan lautan manusia yang mengibarkan bendera Turki dan spanduk CHP. Para demonstran lantang menyuarakan tuntutan agar Erdogan lengser dari jabatannya. Aksi ini digelar jelang putusan pengadilan, Senin (15/9), yang akan menentukan nasib CHP. Pengadilan akan memutuskan apakah akan membatalkan hasil Kongres CHP 2023 atas dugaan pelanggaran prosedural.
Keputusan pengadilan ini berpotensi mengubah peta politik Turki. Jika hasil kongres dibatalkan, CHP bisa terguncang, pasar keuangan terdampak, dan jadwal pemilu 2028 bisa berubah. Bahkan, pengadilan berhak menunda putusan.
Ozgur Ozel, pemimpin CHP, menuding pemerintah berupaya mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara tidak demokratis dan menekan perbedaan pendapat. Ia menuding pemerintah melakukan kudeta terhadap pemerintahan mendatang dan menyerukan pemilu dipercepat. "Kasus ini politis, tuduhannya fitnah," tegas Ozel di hadapan para demonstran.
Pemerintah Turki membantah tudingan tersebut, menyatakan peradilan independen dan menolak adanya motif politik. Ironisnya, lebih dari 500 orang, termasuk 17 wali kota di Istanbul dan kota-kota lain yang dikuasai CHP, telah ditahan dalam setahun terakhir atas tuduhan korupsi. Ratusan anggota CHP lainnya mendekam di penjara sambil menunggu persidangan, termasuk Ekrem Imamoglu, Wali Kota Istanbul dan rival utama Erdogan.
Penangkapan Imamoglu pada Maret lalu telah memicu protes besar-besaran. Dalam surat yang dibacakan di demonstrasi, Imamoglu menuduh pemerintah berupaya menjegal lawan politiknya dan merusak demokrasi. Kerumunan demonstran pun bergemuruh, meneriakkan "Presiden Imamoglu!" Aksi ini menjadi indikator kuat meningkatnya ketegangan politik di Turki menjelang putusan pengadilan yang menentukan.