Internationalmedia.co.id melaporkan, parlemen Nepal resmi dibubarkan menyusul demonstrasi besar-besaran yang berujung pada kerusuhan mematikan. Pemilihan Umum (Pemilu) selanjutnya dijadwalkan pada 5 Maret 2026. Kiran Pokharel, penasihat pers presiden, mengonfirmasi pembubaran parlemen atas rekomendasi perdana menteri.
Situasi di Nepal memanas setelah protes yang awalnya menentang pemblokiran media sosial, yang digerakkan oleh generasi Z, berubah menjadi demonstrasi besar-besaran menentang pemerintah dan tuduhan korupsi. Kerusuhan yang terjadi menewaskan 51 orang dan menyebabkan lebih dari 12.500 narapidana kabur dari penjara. Amnesty International bahkan menyebut penggunaan peluru tajam oleh kepolisian terhadap para demonstran.
Aksi demonstrasi yang meluas, termasuk pembakaran rumah pejabat dan gedung parlemen, memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri. Namun, hal itu tak cukup meredakan situasi. Militer pun dikerahkan, jam malam diberlakukan, dan pos-pos pemeriksaan militer didirikan di Kathmandu. Setidaknya 27 orang telah ditangkap terkait kerusuhan dan 31 senjata api disita.
Di tengah kekacauan, Sushila Karki, mantan ketua Mahkamah Agung, dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Ia diusung oleh generasi Z sebagai pemimpin sementara. Presiden Ram Chandra Paudel mengucapkan selamat dan berharap kesuksesan bagi Karki dan negara Nepal. Kekhawatiran muncul di kalangan demonstran dan militer terkait adanya "penyusup" yang memanfaatkan situasi untuk melancarkan aksi kekerasan. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan situasi di Nepal.