Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menegaskan komitmen Ankara untuk mendukung integritas teritorial Suriah dan bertekad agar konflik yang sedang berlangsung di negara tersebut diselesaikan sesuai dengan “keinginan sah” dari rakyat Suriah.
Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan bersama Presiden Montenegro, Jakov Milatovic, Erdogan memberikan komentar terkait dimulainya kembali pertempuran di Suriah pada pekan lalu.
Pemberontak dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS) bersama kelompok lainnya melancarkan serangan besar-besaran yang dimulai dari provinsi Idlib, mengarah ke Aleppo, Hama, dan Homs.
“Keinginan terbesar kami adalah agar integritas teritorial dan persatuan nasional Suriah dipertahankan dan agar (konflik) berakhir dengan konsensus sesuai dengan tuntutan sah rakyat Suriah,” tegas Erdogan pada hari Senin (2/12/2024), menurut media Turki.
“Peristiwa terkini telah mengkonfirmasi dan mengesahkan bahwa Turki benar,” ujar Erdogan.
Erdogan menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri dan Kepala Intelijen Nasional Turki sedang menjalani “konsultasi berkelanjutan” dengan rekan-rekan mereka, sambil mencatat bahwa Ankara “terus memantau perkembangan di lapangan.”
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, tampaknya menyalahkan pemerintah Damaskus atas serangan pemberontak yang dimulai pekan lalu.
“Alasan dimulainya kembali konflik berskala besar di Suriah adalah karena masalah-masalah yang saling terkait di negara itu belum terselesaikan selama lebih dari 13 tahun,” papar Fidan dalam konferensi pers bersama Menlu Iran Abbas Araghchi.
Menurut Fidan, pemerintah Presiden Bashar Assad telah membuat “kesalahan” dengan mengabaikan “tuntutan sah oposisi” dan gagal terlibat dalam proses politik.
“Kami selalu mendukung perlindungan integritas dan persatuan teritorial Suriah. Kami akan mendukungnya mulai sekarang juga,” imbuh Fidan.
Pada tahun 2017, Turki, Iran, dan Rusia menandatangani perjanjian untuk mendukung integritas teritorial Suriah dan mengakhiri perang yang dimulai oleh pemberontak antipemerintah pada 2011.
Erdogan merujuk pada Proses Astana, yang dinamai sesuai ibu kota Kazakhstan tempat perjanjian tersebut dibuat, sebagai dasar bagi intervensi Turki di Suriah pada musim semi 2020. Intervensi ini terjadi ketika pasukan Suriah mendekati benteng terakhir pemberontak yang masih bertahan di Idlib.
Akhirnya, Moskow dan Ankara berhasil merundingkan gencatan senjata yang mengharuskan Turki untuk memisahkan “oposisi yang sah” dari kelompok teroris yang memiliki hubungan dengan al-Qaeda, seperti Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
Serangan mendadak yang dilakukan pekan lalu oleh HTS dan aliansinya memungkinkan kelompok tersebut memasuki kota Aleppo untuk pertama kalinya sejak 2016, sekaligus mendorong pasukan pemerintah Suriah bergerak menuju Hama dan Homs.
Pasukan ekspedisi Rusia di Suriah telah memberikan dukungan kepada Damaskus dengan melakukan serangan udara berkelanjutan terhadap kelompok pemberontak.
