Internationalmedia.co.id – News – Wacana mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kembali mencuat ke permukaan, memicu beragam tanggapan dari partai politik di Indonesia. Partai NasDem, melalui Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim, secara tegas menyatakan pandangannya bahwa ambang batas ini sebaiknya mengalami kenaikan pada setiap penyelenggaraan Pemilu.
Hermawi Taslim mengungkapkan kepada internationalmedia.co.id pada Sabtu (19/9/2026) bahwa partainya konsisten dengan usulan angka 7 persen untuk PT. "Sebaiknya harus ada kenaikan PT dalam setiap pemilu," ujar Hermawi, menegaskan bahwa tawaran ini serupa dengan posisi NasDem pada pemilu-pemilu sebelumnya dan mencerminkan komitmen partai terhadap stabilitas dan efisiensi sistem kepartaian.
Meskipun memiliki angka yang konsisten, NasDem tidak menutup diri dari dialog. Hermawi menambahkan bahwa partainya siap berdiskusi dengan partai politik lain untuk mencapai kesepakatan bersama terkait angka PT yang akan diberlakukan. "NasDem siap berdiskusi dengan partai lain untuk mencapai sebuah angka kesepakatan, ya terbuka untuk berdiskusi dengan sesama partai," jelasnya, menunjukkan fleksibilitas dalam mencapai konsensus nasional.
Pembicaraan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk ketentuan ambang batas parlemen, memang menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah baru-baru ini. Diskusi ini bertujuan untuk mencari formulasi terbaik demi masa depan demokrasi Indonesia.
Pertemuan tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Ia menjelaskan bahwa perwakilan Gerindra, Ketua Harian Dasco, turut hadir dalam diskusi tersebut. Sugiono menyebutkan bahwa ada kesepakatan awal yang dicapai, di mana Gerindra menyetujui ambang batas parlemen sebesar 5 persen.
"Satu hal yang sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Gerindra sepakat soal PT 5%," kata Sugiono kepada internationalmedia.co.id di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9). Ia menambahkan bahwa partai lain seperti Golkar dan PKS juga telah menyampaikan persetujuan serupa, mengindikasikan adanya perbedaan pandangan yang perlu diselaraskan dalam pembahasan lebih lanjut.