Internationalmedia.co.id – News – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara tegas meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam potensi unik yang dimiliki wilayahnya masing-masing. Penekanan ini disampaikan sebagai langkah fundamental dalam mendukung tercapainya target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menurut Bima Arya, geliat ekonomi di tingkat daerah tidak semata-mata bergantung pada besaran belanja pemerintah, melainkan pada kemampuan daerah untuk membangun ekosistem ekonomi yang selaras dengan keunggulan dan karakteristik lokal.
Pernyataan penting ini disampaikan Bima Arya usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Makassar, pada Jumat (18/9/2026). Acara tersebut merupakan bagian integral dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi. "Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan kuat dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kami meminta para kepala daerah untuk tidak hanya mampu mengidentifikasi potensi yang ada, tetapi juga memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi," jelas Bima.
Bima Arya juga menyoroti bahwa realisasi belanja pemerintah daerah memang merupakan salah satu komponen vital dalam memacu sekaligus mengukur pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mengingatkan bahwa penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tidak dapat serta-merta dijadikan satu-satunya alasan atau barometer tunggal untuk menjelaskan naik atau turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. "Bukan berarti lantas pengurangan atau penyesuaian TKD secara otomatis akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi," tegasnya.
Lebih lanjut, Bima membeberkan bahwa terdapat beragam komponen lain yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Ia memberikan contoh keberhasilan daerah yang mampu merintis ekosistem ekonomi mandiri dan mendorong hilirisasi pangan. Upaya-upaya inovatif semacam ini, lanjutnya, tetap dapat diwujudkan meskipun daerah tersebut menghadapi keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Contoh-contoh baik banyak kita temukan, seperti di Sulawesi Selatan ini, salah satunya Kabupaten Sidrap yang berhasil membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi," ungkap Bima.
Dalam rangka mempercepat laju ekonomi daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) secara aktif memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar daerah. Inisiatif ini diwujudkan melalui berbagai forum di tingkat regional, bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang telah terbukti efektif serta menjadi sarana pembelajaran kolektif bagi seluruh daerah.
Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Bima Arya mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional, ditambah dengan inflasi yang terkendali. Ini dinilai sebagai modal berharga. Namun, ia menekankan bahwa pekerjaan rumah (PR) berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut tidak hanya tinggi secara agregat, tetapi juga merata di seluruh kabupaten dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka pengangguran, serta pengurangan kemiskinan. "Sambil terus ada penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah," pungkasnya.
Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, antara lain Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Andi Ony Prihartono, serta para kepala daerah se-Regional Sulawesi.