Kabar duka menyelimuti dunia konservasi setelah Sempurna, seekor orangutan Kalimantan, ditemukan tak bernyawa akibat dampak parah paparan asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tragedi ini sontak memicu reaksi keras dari anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, yang mendesak pemerintah segera melancarkan operasi darurat penyelamatan satwa. Demikian dilansir Internationalmedia.co.id – News.
Johan Rosihan menegaskan bahwa kematian Sempurna bukan sekadar insiden biasa, melainkan sebuah peringatan krusial mengenai dampak Karhutla yang seringkali diremehkan. "Dampak Karhutla tidak hanya diukur dari luas lahan yang hangus atau jumlah titik api. Ada nyawa satwa dilindungi yang terenggut, kehilangan habitat, sumber pangan, dan ruang hidupnya akibat asap pekat serta kobaran api," ujar Johan, seperti dikutip internationalmedia.co.id.
Meski mengapresiasi upaya sigap Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama yayasan terkait yang sempat berupaya mengevakuasi dan memberikan pertolongan medis kepada Sempurna, Johan mendesak pemerintah untuk menaikkan status penanganan menjadi operasi darurat penyelamatan satwa.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) didesak untuk segera memetakan kantong-kantong habitat yang paling terdampak, mengerahkan tim medis dan penyelamat satwa secara masif, serta menyiapkan lokasi evakuasi dan rehabilitasi yang memadai. Prioritas pemadaman api juga harus difokuskan pada kawasan yang berdekatan dengan habitat satwa dilindungi.
Lebih lanjut, legislator PKS ini juga menuntut investigasi menyeluruh untuk mengungkap sumber dan penyebab kebakaran yang berdampak luas ini. Ia mengingatkan bahwa satwa yang berhasil lolos dari kobaran api pun belum tentu aman. "Mereka berisiko tinggi mengalami gangguan pernapasan, luka bakar, kekurangan pakan dan air, bahkan terdorong masuk ke area perkebunan dan permukiman warga. Oleh karena itu, pemerintah wajib mencegah potensi konflik baru antara manusia dan satwa," tegasnya.
Penegakan hukum, menurut Johan, tidak boleh berhenti hanya pada pelaku pembakaran. "Harus diperiksa pula ada atau tidaknya kelalaian dalam menjaga kawasan, menyediakan sarana pemadaman, dan melindungi habitat satwa. Jika terbukti ada pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus menanggung seluruh biaya penyelamatan satwa dan pemulihan ekosistem," imbuhnya.
Terakhir, Johan Rosihan juga mendesak pemerintah untuk melakukan pendataan secara terbuka mengenai jumlah satwa yang mati, sakit, dievakuasi, atau kehilangan habitat akibat Karhutla. Ia kembali menekankan bahwa kematian Sempurna adalah alarm bahaya yang tak bisa diabaikan. "Sempurna bukan sekadar satu ekor orangutan yang mati. Peristiwa ini adalah cerminan betapa mahalnya harga ekologis yang harus kita bayar ketika pencegahan Karhutla terlambat. Saya mendesak pemerintah mempercepat pemadaman, penyelamatan satwa, investigasi penyebab kebakaran, serta pemulihan habitat secara terpadu. Jangan menunggu lebih banyak satwa menjadi korban," pungkas Johan.