Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada akhir Agustus 2026, tidak hanya meninggalkan jejak kerusakan fisik, tetapi juga memicu krisis tak terduga: hilangnya identitas ribuan warga. Menanggapi situasi darurat ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat, meluncurkan operasi pemulihan dokumen masif di tujuh kabupaten terdampak. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak administratif warga tetap terjaga di tengah bencana.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, memimpin langsung koordinasi tanggap darurat ini. Gempa yang dahsyat menyebabkan dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) hilang atau rusak, warga terpaksa mengungsi, dan akses ke kantor pelayanan terputus. Atas perintah langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Dukcapil mengerahkan enam tim pelayanan yang beroperasi selama empat hari, mulai 24 hingga 27 Agustus 2026.
Tim-tim ini menyasar Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Strategi "jemput bola" diterapkan secara agresif, membawa personel, perangkat pelayanan, dan bahan habis pakai langsung ke lokasi terdampak, termasuk posko pengungsian.
"Ini adalah bagian dari respons pemerintah untuk memastikan warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan yang mereka butuhkan," ujar Teguh Setyabudi dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026), sesaat sebelum keberangkatan tim dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Senin (24/8) pagi. Ia menekankan, KTP-el bukan sekadar kartu identitas, melainkan kunci akses krusial ke berbagai layanan publik, bantuan sosial, layanan kesehatan, dan keperluan administrasi lainnya.
Di Nagekeo, salah satu wilayah terdekat dengan pusat gempa, pelayanan dipusatkan di Posko Gereja Aeramo. Sementara di Kabupaten Ngada, tim membuka layanan di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung. Kehadiran petugas di lokasi pengungsian menjadi sangat vital, mengingat warga dalam kondisi bencana seringkali tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mendatangi kantor pelayanan.
Tim yang dipimpin Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, beraksi di Kabupaten Manggarai Barat. Mereka membawa satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el untuk pelayanan langsung. Dukungan juga disalurkan kepada pemerintah daerah (Pemda) berupa dua outer blangko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet. Pendekatan serupa diaplikasikan di Kabupaten Manggarai dengan Ibu Kota Ruteng, di mana tim dipimpin Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN), Handayani Ningrum.
Menjangkau Manggarai Timur, tim yang dipimpin Ketua Tim Kerja Wilayah III, Zefanya Josua Jocom, membawa perangkat rekam dan cetak KTP-el, serta menyerahkan dukungan bahan pelayanan yang sama kepada Pemda setempat. Wilayah ini termasuk daerah yang mengalami dampak cukup berat, terutama di sejumlah kecamatan seperti Lamba Leda Utara. Dukcapil daerah menjadi mitra utama dalam memastikan pelayanan dapat berlangsung cepat dan efisien.
Untuk Kabupaten Ngada dan Nagekeo, pelayanan dikoordinasikan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Muhammad Nuh Al Azhar. Kedua wilayah ini mendapat dukungan lebih besar karena dilayani secara bersamaan, dengan dua set alat rekam KTP-el dan dua set alat cetak KTP-el dibawa ke lapangan. Bantuan tersebut diperkuat dengan empat outer blangko KTP-el, dua ribbon, dua film, empat rim kertas, serta satu printer inkjet. Koordinasi erat dengan Bupati Raymundus Bena di Ngada dan Bupati Simplisius Donatus di Nagekeo menjadi bagian penting dari gerakan ini.
Gerakan jemput bola berlanjut ke Kabupaten Ende, di mana tim dipimpin Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS), Erliani Budi Lestari. Satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el dibawa ke Ende, dilengkapi dengan dukungan bahan pelayanan untuk Pemda. Di Kabupaten Sikka, pelayanan dikoordinasikan Plh. Direktur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS), Ahmad Ridwan, dengan persiapan serupa. Dengan demikian, bantuan Ditjen Dukcapil tidak berhenti pada pelayanan langsung, melainkan juga memastikan daerah memiliki "amunisi" untuk melanjutkan pelayanan secara mandiri setelah tim pusat kembali.
Gempa besar yang mengguncang Flores meninggalkan jejak dampak yang luas, dengan sejumlah kabupaten mengalami korban jiwa, warga luka-luka, kerusakan bangunan, serta perpindahan warga ke lokasi pengungsian. Manggarai menjadi salah satu daerah dengan jumlah pengungsi terbesar. Di tengah penanganan darurat yang melibatkan BNPB, Pemda, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan berbagai unsur kemanusiaan, pelayanan administrasi kependudukan menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan.
Sebab, ketika seseorang kehilangan dokumen kependudukan, yang terancam bukan hanya selembar kartu atau kertas. Ada akses terhadap hak-hak administratif warga yang harus senantiasa dijaga. Oleh karena itu, strategi Ditjen Dukcapil kali ini diarahkan untuk mendatangi warga, bukan menunggu warga datang ke kantor.
"Dalam situasi bencana, negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti hanya karena warga sedang berada di pengungsian atau fasilitas pelayanan mengalami kerusakan," tegas Teguh. Ia menegaskan, jajaran Dukcapil di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Perangkat pelayanan yang dibawa ke lapangan sekaligus berfungsi sebagai dukungan agar Pemda dapat terus memberikan pelayanan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Gerakan jemput bola di Flores menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut rumah, jalan, sekolah, atau fasilitas kesehatan. Identitas warga juga harus dipulihkan. Karena dari identitas yang valid, warga dapat kembali mengakses berbagai layanan dan haknya sebagai warga negara. Dukcapil hadir di tengah bencana, mendekatkan layanan, memulihkan identitas, dan memastikan setiap warga tetap tercatat.