Internationalmedia.co.id – News – Menyusul instruksi langsung dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, segera bertolak ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Misi empat hari yang dijadwalkan hingga Kamis (27/8/2026) ini bertujuan krusial: memulihkan total layanan administrasi kependudukan yang terhenti dan mengganti dokumen vital warga yang lenyap atau rusak parah akibat guncangan gempa bermagnitudo 7,7. Seluruh layanan penggantian dokumen ini dipastikan tanpa pungutan biaya.
Usai transit di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Teguh beserta rombongan melanjutkan perjalanan udara menuju Bandar Udara Soa di Bajawa, Kabupaten Ngada. Setibanya di lokasi pada sore hari, ia tanpa menunda langsung menggelar pertemuan koordinasi penting dengan Bupati Ngada, Raymundus Bena, serta Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil, Muhammad Nuh Al Azhar, yang telah lebih dulu tiba di area bencana. Teguh menegaskan bahwa fokus utama kedatangan tim gabungan Kemendagri adalah memastikan hak-hak sipil warga terdampak gempa tidak terabaikan di tengah situasi darurat yang melanda.
"Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami turun langsung ke lapangan. Gempa ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga memusnahkan dokumen-dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik warga," ujar Teguh dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Selasa (25/8/2026). Ia menambahkan, tim telah membawa peralatan lengkap untuk perekaman dan pencetakan dokumen secara cepat, memungkinkan warga segera mengurus kembali identitas mereka tanpa dikenakan biaya sepeser pun.
Bupati Ngada, Raymundus Bena, menyambut positif respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan dampak pascabencana di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan dokumen kependudukan yang valid dan sah sangat menentukan kelancaran penyaluran berbagai bantuan sosial serta proses pemulihan pascabencana bagi masyarakatnya. "Kami sangat berterima kasih atas respons sigap dari Ditjen Dukcapil. Di saat warga kami kehilangan tempat tinggal, dokumen kependudukan sering kali ikut tertimbun atau hilang. Padahal, KTP-el dan KK itu menjadi syarat utama bagi warga untuk menerima bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi rumah dari pemerintah," paparnya.
Sementara itu, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil, Muhammad Nuh Al Azhar, merinci beberapa poin penting yang menjadi perhatian Tim Dukcapil dalam penanganan pascagempa di NTT. Pertama, memastikan data BNBA (by-name by-address) yang telah diserahkan secara aman kepada Kepala Dinas Dukcapil setempat dapat menjadi data dasar utama dalam mendata penduduk yang terdampak bencana gempa. Kedua, memastikan Kepala Dinas Dukcapil dan jajarannya tetap dapat memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, seperti pencetakan KTP-el dan Kartu Keluarga, di samping melakukan perekaman perdana KTP-el serta penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
"Kami juga memberikan informasi lebih lanjut tentang akses Dashboard SIAK yang secara real-time dapat menyajikan data faktual mengenai kondisi kependudukan yang dinamis di wilayah terdampak," jelas Nuh. Selain itu, ia juga menerangkan kegunaan aplikasi IKD+ yang dimiliki petugas Dukcapil, misalnya untuk mengaktivasi IKD masyarakat, mencari identitas seseorang berdasarkan NIK, membaca microchip yang ada di dalam KTP-el, hingga membantu orang tua dalam pencarian dan penentuan nama unik untuk bayinya.
Penanganan pascagempa di Pulau Flores juga mendapat perhatian serius dari kementerian lain. Pada hari yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, turut hadir di Flores untuk meninjau kondisi sekolah-sekolah yang terdampak, salah satunya di SDK Rowa, Nagekeo. Ini menunjukkan koordinasi lintas sektor pemerintah pusat yang terus berjalan, mulai dari penyiapan tenda darurat, pemulihan sarana pendidikan, pendampingan trauma healing bagi anak-anak, hingga pemulihan dokumen kependudukan warga, demi memastikan seluruh aspek kehidupan masyarakat terdampak dapat kembali pulih.