Jakarta, [Tanggal Berita Asli: 25 Agustus 2026] – Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP Semmi) secara tegas menyuarakan sikapnya terkait dinamika demokrasi di Tanah Air. Mereka mendesak agar proses demokrasi dijalankan dengan penuh kesantunan, mengedepankan dialog konstruktif, serta menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Demikian dilaporkan oleh Internationalmedia.co.id – News.
Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/8/2026), Ketua Umum PP Semmi, Zulhadi Ariza, menekankan pentingnya kedewasaan berdemokrasi. "Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mengedepankan dialog yang santun dan damai. Mari kita buktikan bahwa kematangan demokrasi di Indonesia dijunjung tinggi melalui cara-cara konstitusional dan bermartabat," ujar Zulhadi.
Ia juga menambahkan bahwa setiap penyampaian pendapat di muka umum, meskipun merupakan hak konstitusional warga negara, harus tetap mematuhi koridor hukum, menjaga ketertiban umum, serta menghormati etika moral bangsa demi kebaikan bersama dan tegaknya kedaulatan negara.
Lebih lanjut, Zulhadi menyerukan kepada seluruh pemuda dan masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga marwah serta kehormatan simbol-simbol kedaulatan negara. PP Semmi secara tegas menolak upaya provokasi dari elemen mana pun yang mengatasnamakan rakyat, namun berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi mahasiswa ini juga menyatakan penolakan keras terhadap segala bentuk kegiatan penyampaian pendapat yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, mengganggu aktivitas masyarakat luas, atau merusak fasilitas publik yang merupakan aset bersama bangsa.
Secara spesifik, PP Semmi menyoroti rencana aksi demonstrasi yang digagas oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda Bangsa (AMPB) di Gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang. Mereka mengklaim bahwa suara AMPB tidak merepresentasikan keresahan masyarakat luas.
"Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menolak seruan aksi AMPB di depan Gedung DPR jika tidak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi etika moral demokrasi, karena rentan terprovokasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," tegas Zulhadi. Ia juga mendesak AMPB agar menyampaikan aspirasi dengan penuh tanggung jawab moral dan etika terhadap demokrasi bangsa dan negara.
Di tengah dinamika politik, PP Semmi tidak melupakan seruan solidaritas kemanusiaan. Poin kelima sikap mereka adalah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengoptimalkan energi dan kepedulian terhadap saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah bencana alam di Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.
Zulhadi berpendapat, fokus pada penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan seharusnya menjadi prioritas utama. "Mari kita bahu-membahu menyatukan kekuatan gotong royong dan mengulurkan bantuan nyata untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak agar lekas pulih dan bangkit kembali demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya.