Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak dilakukannya audit korporasi secara menyeluruh terhadap entitas yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Langkah ini dinilai krusial untuk menuntaskan persoalan Karhutla hingga ke akar masalahnya, menyusul penetapan 72 individu sebagai tersangka oleh Mabes Polri.
Alex menyatakan bahwa audit korporasi akan menjembatani kesenjangan antara insiden kebakaran di lapangan dengan pertanggungjawaban di level pengambil keputusan. "Dengan audit, kita tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memadamkan niat jahat untuk melakukan pembakaran," ujar Alex dalam keterangan tertulisnya pada Senin.
Politikus PDIP itu menyoroti penetapan 72 individu sebagai tersangka Karhutla oleh Bareskrim Polri, yang merupakan hasil penanganan 89 laporan polisi di sembilan wilayah hukum Polda. Wilayah-wilayah tersebut tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan, meliputi Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara.
Menurut Alex, Karhutla yang disebabkan oleh korporasi dapat dihentikan secara permanen apabila setiap korporasi menyadari bahwa praktik mereka akan diaudit secara ketat, transparan, dan tanpa pandang bulu. "Oleh karena itu, pemerintah wajib menjadikan audit korporasi sebagai prasyarat dalam perpanjangan izin usaha setiap tahunnya. Inilah solusi nyata yang selama ini terabaikan," tegas Ketua PDIP Sumatera Barat itu.
Audit korporasi ini juga diharapkan mampu menguak aktor intelektual di balik titik api Karhutla. Alex mengingatkan catatan kelam Indonesia sebagai pemicu bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20, ketika 9 juta hektare lahan di Pulau Kalimantan menjadi lautan api pada tahun 1997-1998. "Dari audit korporasi, kita juga bisa memastikan kepatuhan terhadap perizinan dan rencana kerja benar-benar terimplementasi, bukan sekadar dokumen administratif," terang Alex.
Terwujudnya efek jera dan keadilan hukum yang berimbang sebagai dampak audit korporasi, akan menjadi terang dalam penyelesaian Karhutla dalam jangka panjang. Selain itu, audit ini juga akan memutus mata rantai pasokan dan insentif ekonomi yang mendorong praktik pembakaran.
Di samping upaya audit korporasi, Alex juga mendesak pengawasan terpadu terhadap pembukaan lahan perkebunan, sebagai langkah antisipasi dalam jangka pendek. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat insentif bagi pembukaan lahan tanpa metode pembakaran. Insentif tersebut bisa berupa subsidi alat berat, akses kredit lunak, atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang terbukti ramah lingkungan.
"Masyarakat juga perlu diberikan pelatihan mengenai teknik pembukaan lahan secara mekanis. Dengan demikian, mereka tidak akan tergoda untuk melakukan pembakaran," pungkas Alex, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk mengatasi Karhutla.