Internationalmedia.co.id – News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian baru-baru ini mengunjungi Kabupaten Bandung untuk menyaksikan langsung simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT), sebuah mekanisme yang dikenal sebagai ‘tender rakyat’ dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam kunjungan yang dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Jawa Barat, Mendagri Tito menyampaikan apresiasinya yang tinggi terhadap sistem tersebut, memujinya karena dinilai sangat terbuka dan transparan.
Menurut Tito, melalui PTT, para pemilik toko bangunan memiliki kesempatan untuk memamerkan beragam jenis bahan bangunan yang mereka tawarkan, lengkap dengan daftar harganya, secara jelas dan terbuka. "Saya sudah sering mendampingi beliau (Menteri PKP). Ini merupakan salah satu program yang sangat baik, karena adanya tender rakyat ini, seluruh aspek keuangan sangat transparan dan terbuka," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (25/7/2026).
Pada kesempatan tersebut, Tito tidak hanya mengamati, tetapi juga berdialog langsung dengan para pemilik toko bangunan. Ia secara cermat memeriksa dan memverifikasi data bahan bangunan serta harga yang ditampilkan. Mendagri menyambut positif mekanisme ini, yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh bahan bangunan berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. "Artinya, siapa yang menawarkan harga paling murah akan menjadi pemenang. Dan kemudian, sisa uangnya akan dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan berembuk untuk apa sisa dana tersebut digunakan," tambah Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terus berkomitmen untuk mempermudah akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian yang layak. Salah satu upaya konkret adalah melalui penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus bagi MBR. "Saat ini, untuk masyarakat berpenghasilan rendah, retribusi tersebut telah dinolkan. Bahkan, definisi MBR sendiri telah diperluas oleh Bapak Menteri PKP," jelasnya.
Tito berharap berbagai kemudahan ini dapat menjadi pendorong kuat bagi perputaran ekonomi di tingkat daerah, khususnya pada sektor perumahan. Ia juga mengimbau para kepala daerah agar tidak perlu khawatir terhadap kebijakan ini. Pasalnya, peningkatan pembangunan perumahan akan memicu roda perekonomian lokal dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Dengan adanya rumah, yang tadinya tanah kosong hanya menghasilkan pajak bumi, kini dengan adanya bangunan, tahun berikutnya akan menghasilkan pajak bumi dan bangunan. Jadi, PAD pasti akan bertambah," pungkas Tito.