Internationalmedia.co.id – News – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang baru saja usai di Medan telah merumuskan sepuluh rekomendasi kunci. Rekomendasi ini akan menjadi panduan strategis bagi pemerintah kota se-Indonesia untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan di masa depan.
Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menjelaskan bahwa sepuluh poin strategis ini merupakan buah dari konsolidasi berbagai forum diskusi yang intensif selama Rakernas berlangsung, mengusung tema ‘Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat’. Menurut Alwis, pengalaman langsung pemerintah kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan menjadikan masukan-masukan ini sangat relevan untuk memperkuat kebijakan nasional.
"Persoalan yang dihadapi pemerintah kota saat ini bukan lagi sekadar isu teknis. Solusi yang efektif membutuhkan dialog mendalam dan kemauan politik yang kuat agar rekomendasi dari daerah benar-benar dapat diimplementasikan menjadi kebijakan konkret," tegas Alwis dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026), saat Dialog Kota Tangguh dan Mayors Talk di Ballroom Grand City Hall, Kota Medan.
Kesepuluh rekomendasi krusial yang dihasilkan Rakernas XVIII APEKSI meliputi:
- Penguatan Fiskal dan Reformasi Keuangan Daerah: Mendorong peningkatan kapasitas keuangan daerah serta penataan ulang hubungan fiskal antara pusat dan daerah.
- Penataan Kebijakan SDM dan Fleksibilitas Anggaran: Mereformasi kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan memberikan fleksibilitas lebih dalam belanja daerah.
- Peningkatan Tata Kelola PSN: Memperkuat manajemen Program Strategis Nasional (PSN) di tingkat daerah.
- Akselerasi Infrastruktur dan Konektivitas: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
- Transformasi Digital dan Pelayanan Publik: Mendorong perubahan tata kelola pemerintahan menuju digitalisasi layanan publik yang lebih efisien.
- Ketahanan Lingkungan dan Tata Kota Berkelanjutan: Menguatkan upaya pelestarian lingkungan dan perencanaan tata kota yang berorientasi keberlanjutan.
- Pengembangan Ekonomi Lokal Inklusif: Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
- Penataan Ruang dan Kolaborasi Kewilayahan: Mengoptimalkan tata ruang, memperkuat kerja sama antar daerah, dan pembangunan berbasis kewilayahan.
- Advokasi Hukum dan Kepastian Regulasi: Memastikan adanya dukungan hukum dan kejelasan regulasi bagi pemerintah kota.
- Pelibatan Generasi Muda: Mengintegrasikan peran generasi muda dalam seluruh tahapan pembangunan kota, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pengawasan.
Rekomendasi-rekomendasi ini secara tegas menggarisbawahi bahwa konsep "kota tangguh" jauh melampaui sekadar kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ia mencakup spektrum luas, mulai dari penguatan kapasitas fiskal, peningkatan mutu pelayanan publik, pengembangan ekonomi, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, hingga kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakernas XVIII APEKSI bukan sekadar agenda seremonial belaka. Lebih dari itu, forum ini merupakan platform strategis bagi pemerintah kota untuk saling berbagi pengalaman, bertukar praktik terbaik, dan merumuskan solusi kolektif dalam menghadapi beragam tantangan pembangunan. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, dinamika geopolitik, dan kondisi perekonomian nasional, ruang untuk saling belajar dan memperkuat kolaborasi antar daerah menjadi sangat esensial.
"Praktik-praktik terbaik itu justru ada pada kawan-kawan kita sendiri di daerah. Kami di Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Otonomi Daerah, serta data dari APEKSI, melihat dengan bangga dan optimis bagaimana kota-kota ini menjadi ‘transformer’ dan ‘survivor’ melalui berbagai inisiatif," ungkap Bima saat membuka Rakernas XVIII APEKSI. Ia juga mendorong pemerintah kota untuk terus berinovasi dalam tata kelola guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, sejumlah kota telah membuktikan keberhasilan peningkatan PAD melalui digitalisasi pembayaran, penguatan kolaborasi, dan kepemimpinan kepala daerah yang terlibat langsung.
Selain itu, Bima menyoroti peran Rakernas dalam mempererat kebersamaan antar kepala daerah, mengesampingkan sekat politik, birokrasi, maupun feodalisme. Ia berharap, hasil dari Rakernas XVIII APEKSI ini dapat menjadi fondasi kuat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kota-kota yang semakin tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di masa depan.
Rakernas XVIII APEKSI sendiri telah berlangsung meriah pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 di Kota Medan. Selain sidang organisasi yang membahas rekomendasi, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik seperti Youth City Changers (YCC), Ladies Program, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital (Komdigi), Forum Pangan, Forum Bisnis, Karnaval Budaya Nusantara, hingga Indonesia City Expo (ICE), menjadikannya wadah komprehensif untuk pertukaran pengalaman dan jejaring antar pemerintah kota.