Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, secara tegas menyerukan dukungan penuh dari seluruh jajaran kepala daerah di Tanah Papua untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Seruan ini disampaikan Tito Karnavian dalam sebuah pertemuan penting yang mempertemukan para gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, pada Senin (22/6). Dalam laporan Internationalmedia.co.id – News, pertemuan strategis ini menjadi momentum krusial untuk menggalang komitmen bersama demi masa depan ekonomi wilayah tersebut.
Mendagri Tito Karnavian menekankan urgensi Sensus Ekonomi 2026, khususnya bagi wilayah Papua Raya. "Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," tegas Tito. Ia menambahkan bahwa program sensus ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah investasi data yang akan membawa segudang manfaat signifikan bagi pembangunan dan kemajuan daerah, terutama di Tanah Papua.
Senada dengan Mendagri, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan cakupan dan jadwal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurut Amalia, sensus ini akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan komprehensif ini tidak hanya mencakup aktivitas ekonomi makro, tetapi juga merinci kondisi sosial ekonomi keluarga dan rumah tangga di seluruh pelosok negeri.
Amalia secara khusus memohon dukungan dari Mendagri serta para kepala daerah, khususnya di Tanah Papua. "Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujarnya, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk keberhasilan program vital ini.
Respons positif datang dari seluruh kepala daerah se-Tanah Papua. Mereka dengan kompak menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal dan mendukung Sensus Ekonomi 2026. Komitmen ini disampaikan langsung oleh para pemimpin wilayah, termasuk Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan, "Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026." Kesiapan ini mencerminkan komitmen yang telah lama digaungkan Mendagri Tito Karnavian. Sebelumnya, Tito telah menunjukkan komitmennya dengan menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada 15 Juni 2026. Langkah ini krusial untuk memastikan pemerintah memiliki data ekonomi yang akurat dan terperinci, yang nantinya akan menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Pertemuan penting ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat strategis, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, beberapa pejabat pimpinan tinggi madya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta perwakilan dari BPS dan Pemerintah Provinsi Papua. Kehadiran mereka menegaskan dukungan kolektif terhadap agenda nasional ini.