Internationalmedia.co.id – News – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Anggaran (Banggar) telah resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko), termasuk usulan tambahan dana yang menarik perhatian. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat Banggar DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026.
Pertemuan krusial tersebut dipimpin oleh Ketua Banggar DPR, Said Abdullah. Sejumlah menteri koordinator turut hadir untuk memaparkan kebutuhan anggaran masing-masing. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Dalam pemaparannya, Said Abdullah merinci pagu anggaran untuk setiap kementerian koordinator. Dari total alokasi yang disetujui, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tercatat menerima bagian terbesar.
Berikut adalah rincian pagu anggaran yang disepakati:
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Rp 664 Miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM): Rp 620,9 Miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Rp 509,3 Miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam): Rp 392,2 Miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas): Rp 338,8 Miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK): Rp 304,1 Miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp 276,8 Miliar
Setelah pemaparan, Said Abdullah kemudian mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota Banggar mengenai persetujuan pagu anggaran yang telah disebutkan. Tanpa ragu, forum rapat secara serentak menyatakan persetujuan. "Terhadap pagu para menko yang saya sebutkan satu per satu apakah disetujui?" tanya Said, yang langsung dijawab "Setuju" oleh seluruh anggota.
Said kembali menegaskan, "Setuju semua?" dan kembali disambut dengan jawaban "Setuju" dari forum. Dengan demikian, Said Abdullah segera mengetuk palu, menandakan persetujuan resmi atas pagu anggaran tersebut.
Namun, ada poin menarik yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Said Abdullah kemudian mengemukakan usulan mengenai potensi penambahan anggaran di masa mendatang. Secara mengejutkan, Banggar DPR menyetujui usulan tambahan tersebut tanpa melalui pembahasan detail mengenai pokok-pokok penambahannya. "Bapak-ibu sekalian, yang pertama kita sepakati, tentu dalam pembahasan akan muncul bahwa para Menko pasti di dalam paparannya juga akan mengusulkan penambahan pagu anggarannya yang akan datang sebagaimana biasa," jelas Said. "Dan jika itu terjadi, agar para menko tidak bolak-balik datang ke Banggar, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini, setuju?" tanyanya, yang disambut "Setuju" oleh forum rapat.
Said Abdullah menyoroti keunikan keputusan ini, di mana Banggar DPR memberikan persetujuan awal untuk usulan tambahan anggaran, bahkan sebelum pokok-pokok penambahannya dibahas secara mendalam. "Hebatnya Banggar ini, pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui. Kita ketok dulu ya," pungkas Said sambil kembali mengetuk palu, mengakhiri sesi persetujuan anggaran tersebut.