Beirut – Presiden Lebanon Joseph Aoun melontarkan peringatan keras, menyindir pihak-pihak yang dianggapnya menyeret negara itu ke dalam konflik berkepanjangan dengan Israel sebagai "pengkhianat". Pernyataan ini secara jelas menargetkan kelompok Hizbullah, yang sebelumnya mengecam negosiasi langsung dengan Tel Aviv sebagai "dosa besar". Internationalmedia.co.id – News melaporkan, ketegangan politik di Beirut semakin memanas seiring upaya Aoun untuk mencari jalan damai.
Upaya diplomatik yang kontroversial ini mencuat setelah dua putaran pertemuan antara Duta Besar Lebanon dan Israel di Washington D.C., Amerika Serikat, dalam beberapa pekan terakhir. Ini menandai interaksi langsung pertama antara kedua negara yang secara teknis masih berperang, setelah puluhan tahun tanpa komunikasi formal. Presiden AS Donald Trump, yang memfasilitasi dialog ini, telah mengumumkan gencatan senjata awal 10 hari yang dimulai 17 April, dan kemudian memperpanjangnya selama tiga minggu setelah putaran kedua. Namun, inisiatif ini ditolak mentah-mentah oleh Hizbullah.
Presiden Aoun menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah mengakhiri status perang dengan Israel, mencontoh perjanjian gencatan senjata tahun 1949 yang mengakhiri Perang Arab-Israel 1948. "Tujuan saya adalah untuk mengakhiri situasi perang dengan Israel, serupa dengan perjanjian gencatan senjata (tahun 1949)," ujar Aoun dalam pernyataannya, seperti dikutip dari AFP, Selasa (28/4/2026). Ia menambahkan, "Apakah perjanjian gencatan senjata itu suatu penghinaan? Saya jamin bahwa saya tidak akan menerima kesepakatan yang memalukan." Pernyataan ini menegaskan komitmennya terhadap solusi yang bermartabat.
Lebih lanjut, Aoun melancarkan serangan verbal tajam terhadap kelompok yang didukung Iran tersebut. "Apa yang kita lakukan bukanlah pengkhianatan," tegasnya. "Sebaliknya, pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka yang membawa negara mereka ke dalam perang untuk mencapai kepentingan asing." Sindiran ini jelas ditujukan kepada Hizbullah, yang sering dituduh memprioritaskan agenda Teheran di atas kedaulatan Lebanon.
Dorongan Aoun untuk bernegosiasi langsung dengan Israel telah memicu gelombang kritik keras dari Hizbullah dan para loyalisnya. Mereka menuding Presiden tidak memiliki konsensus nasional yang diperlukan dari berbagai komunitas di Lebanon untuk langkah sepenting itu. Ketegangan ini bukanlah hal baru; sebelumnya, pemerintah Lebanon telah mengambil langkah signifikan dengan memutuskan untuk melucuti senjata Hizbullah tahun lalu dan melarang aktivitas militer kelompok tersebut pada Maret, menandai serangkaian perselisihan yang semakin dalam.
Menanggapi tudingan kurangnya konsensus, Aoun balik bertanya dengan nada menantang. "Beberapa pihak ingin meminta pertanggungjawaban kami atas keputusan untuk melakukan negosiasi dengan alasan bahwa tidak ada konsensus nasional," katanya. "Pertanyaan saya kepada mereka adalah: ketika Anda berperang, apakah Anda terlebih dahulu memperoleh konsensus nasional?" Pertanyaan retoris ini menyoroti standar ganda yang dirasakan Aoun dalam kritik yang dihadapinya.
Lebanon sendiri telah terjerumus ke dalam pusaran konflik Timur Tengah sejak 2 Maret lalu, menyusul serangan roket Hizbullah ke wilayah Israel. Serangan ini disebut sebagai balasan atas kematian mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam sebuah insiden yang dikaitkan dengan serangan AS-Israel. Sejak saat itu, gelombang serangan udara Israel telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 2.500 orang dan melukai lebih dari 7.750 lainnya. Agresi Tel Aviv juga telah menyebabkan lebih dari 1,6 juta warga Lebanon mengungsi, sementara pasukan darat Israel telah dikerahkan ke Lebanon bagian selatan, memperparah krisis kemanusiaan.
Perpecahan antara Presiden Aoun dan Hizbullah ini menggarisbawahi tantangan berat yang dihadapi Lebanon dalam menavigasi krisis regional dan mencari jalan menuju stabilitas di tengah gejolak politik dan militer yang tak berkesudahan.