Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya setelah Amerika Serikat mengumumkan rencana blokade penuh terhadap seluruh pelabuhan Iran, menyusul kegagalan perundingan damai di Pakistan. Langkah provokatif ini langsung disambut respons keras dari Teheran, yang menyebut ancaman tersebut "sangat konyol dan menggelikan." Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa situasi ini memicu kekhawatiran global akan potensi eskalasi konflik di salah satu jalur pelayaran terpenting dunia, Selat Hormuz.
Militer Amerika Serikat pada Minggu (12/4) menyatakan akan memulai blokade semua pelabuhan Iran pada Senin (13/4) pukul 14.00 GMT. Keputusan ini diambil setelah pembicaraan damai yang bertujuan mengakhiri perang enam minggu antara AS-Israel dengan Iran menemui jalan buntu. Washington menuding Republik Islam Iran menolak untuk meninggalkan ambisi nuklirnya sebagai penyebab kegagalan negosiasi tersebut. Komando Pusat AS menegaskan, blokade akan diberlakukan secara adil terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk di Teluk Arab dan Teluk Oman, seperti dilansir AFP, Senin (13/4/2026).
Menanggapi ultimatum AS, Iran menunjukkan sikap tegas dan tidak gentar. Laksamana Muda Shahram Irani, Komandan Angkatan Laut Iran, menyebut ancaman blokade Selat Hormuz oleh Presiden AS Donald Trump sebagai "teramat konyol dan tak masuk akal." Ia memastikan, pasukan Angkatan Laut Republik Islam Iran terus memantau setiap pergerakan militer AS di wilayah tersebut secara ketat, seperti dimuat oleh media Iran. Senada, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memimpin delegasi dalam perundingan damai yang gagal di Islamabad, menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada ancaman. "Jika mereka memilih konfrontasi, kami siap membalas, dan jika mereka mengajukan argumen logis, kami akan menghadapinya dengan logika. Kami tidak akan menyerah pada ancaman apa pun, biarkan mereka menguji tekad kami sekali lagi sehingga kami dapat memberikan mereka pelajaran yang lebih besar," kata Ghalibaf kepada wartawan setelah kembali ke Teheran, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (13/4/2026).
Kegagalan perundingan damai di Pakistan menjadi titik balik dalam konflik ini. Sebelumnya, gencatan senjata dua minggu telah disepakati sejak Selasa (7/4), memberikan jeda dari perang yang berkecamuk. Namun, dengan kegagalan negosiasi, sejumlah menteri Israel mengisyaratkan kemungkinan dilanjutkannya kembali serangan terhadap Iran. Menteri Energi Israel, Eli Cohen, kepada harian Yedioth Ahronoth pada Minggu (12/4), menyatakan bahwa Teheran dapat diserang jika kesepakatan mengenai isu nuklir tidak tercapai. "Isu nuklir bersifat internasional, dan bagus bahwa (Presiden AS Donald) Trump telah menetapkan garis merah dalam masalah ini," ujarnya, dikutip Anadolu Agency, Senin (13/4/2026).
Di tengah memanasnya situasi, Inggris mengambil sikap berbeda. Pemerintah Inggris secara tegas menolak untuk berpartisipasi dalam blokade yang diinisiasi Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Juru bicara pemerintah Inggris, seperti dikutip Sky News dan dilansir Anadolu Agency, Senin (13/4/2026), menyatakan bahwa London tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan navigasi dan pembukaan Selat Hormuz. "Kami terus mendukung kebebasan navigasi dan pembukaan Selat Hormuz, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung ekonomi global dan biaya hidup di dalam negeri," katanya. "Selat Hormuz tidak boleh dikenakan tarif tol," tegasnya, menunjukkan perbedaan pandangan di antara sekutu Barat.