Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mencapai puncaknya setelah China secara tegas menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai biang keladi di balik penutupan Selat Hormuz yang krusial. Beijing, melalui juru bicaranya, menyatakan bahwa operasi militer yang dilancarkan kedua negara tersebut terhadap Iran adalah akar masalah dari blokade jalur perairan vital ini. Penutupan Selat Hormuz, yang merupakan arteri utama bagi pasokan minyak dan gas global, telah berlangsung sejak awal Maret, memicu gejolak signifikan pada rantai pasok dunia, lonjakan biaya pengiriman, dan kenaikan harga minyak internasional. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa situasi ini semakin memanas dengan berbagai pernyataan keras dari pihak-pihak terkait.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis (2/4), dengan tegas menolak narasi yang menyalahkan Iran. Ia menegaskan, "Akar penyebab gangguan navigasi melalui Selat Hormuz adalah operasi militer ilegal Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran." Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap seruan Presiden AS Donald Trump yang mendesak negara-negara terdampak untuk mengambil alih jalur perairan tersebut. Mao Ning juga menyerukan gencatan senjata segera di kawasan Timur Tengah, mengingat ancaman Trump untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran dalam waktu dekat. Menurutnya, pendekatan militer tidak akan pernah menjadi solusi fundamental, dan eskalasi konflik hanya akan merugikan semua pihak. Beijing mendesak "pihak-pihak terkait untuk segera menghentikan operasi militer" guna meredakan ketegangan.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump, dalam pidatonya di Gedung Putih pada Rabu (1/4) malam, melontarkan pernyataan kontroversial. Ia menyerukan agar "negara-negara di dunia yang menerima minyak melalui Selat Hormuz harus menjaga jalur tersebut," bahkan mendesak mereka untuk "rebut saja, lindungi, gunakan untuk diri Anda sendiri." Trump mengklaim bahwa AS akan membantu, namun kepemimpinan dalam melindungi jalur vital itu harus datang dari negara-negara pengguna. Ia juga secara optimis memprediksi bahwa Selat Hormuz akan "terbuka kembali secara alami" setelah konflik berakhir, dan harga gas akan "segera turun kembali" – sebuah klaim yang, menurut laporan CNN, telah dibantah oleh para ekonom dan analis. Ancaman Trump tidak berhenti di situ; ia bahkan mengisyaratkan kesiapan AS untuk mengintensifkan respons militer terhadap Iran dalam 2-3 pekan ke depan, dengan retorika yang mencetuskan akan "membombardir Iran hingga kembali ke Zaman Batu."
Sementara itu, Iran menegaskan klaimnya atas masa depan Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam wawancara dengan televisi lokal Qatar pada Kamis (2/4), menyatakan bahwa segala keputusan terkait Selat Hormuz setelah perang harus menjadi urusan Iran dan Oman, mengingat sebagian besar jalur perairan strategis tersebut berada dalam wilayah teritorial kedua negara. Araghchi membayangkan Selat Hormuz sebagai "jalur air perdamaian" yang aman, namun menekankan bahwa untuk menjamin keamanan maritim dan perlindungan lingkungan, diperlukan mekanisme kerja sama bersama di antara negara-negara pesisir. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa Selat Hormuz juga diklasifikasikan sebagai selat internasional, yang secara hukum memberikan hak transit kepada kapal dan pesawat terbang dari berbagai negara.
Dengan posisi yang saling bertolak belakang dari ketiga belah pihak – China yang menunjuk AS dan Israel sebagai penyebab utama, AS yang mendesak negara lain untuk bertindak dan mengancam eskalasi, serta Iran yang mengklaim hak penentuan masa depan selat – krisis di Selat Hormuz ini tampaknya masih jauh dari penyelesaian. Dampak global terhadap pasokan energi dan ekonomi dunia diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan memanasnya retorika dan ancaman militer di kawasan.