Washington D.C. – Di tengah krisis energi parah yang melanda Kuba, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan mengejutkan, bersumpah akan ‘mengambil alih’ pulau Karibia tersebut. Ancaman ini muncul ketika Kuba terperosok dalam pemadaman listrik total, imbas langsung dari embargo minyak yang melumpuhkan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pernyataan Trump ini disampaikan di Gedung Putih, Selasa (17/3/2026), memicu spekulasi tentang langkah AS selanjutnya terhadap negara komunis tersebut.
Dengan nada tegas, Trump menyatakan bahwa ia merasa terhormat jika bisa ‘mengambil alih Kuba’. "Sepanjang hidup saya, saya telah mendengar tentang Amerika Serikat dan Kuba. Kapan Amerika Serikat akan melakukannya?" ujar Trump kepada wartawan. Ia menambahkan, "Saya percaya saya akan…mendapatkan kehormatan untuk mengambil alih Kuba." Presiden AS itu juga menegaskan bahwa Kuba saat ini berada dalam kondisi yang sangat rentan. "Entah saya membebaskannya, mengambilnya—atau berpikir saya bisa melakukan apa pun yang saya inginkan dengannya, Anda ingin tahu yang sebenarnya. Mereka adalah negara yang sangat lemah saat ini," tegasnya, menyoroti kerentanan pulau berpenduduk 9,6 juta jiwa itu.
Pernyataan eksplisit Trump ini bukan tanpa alasan. Kuba memang sedang menghadapi salah satu krisis energi terburuknya. Union Nacional Electrica de Cuba (UNE) mengonfirmasi bahwa pemadaman listrik yang terjadi adalah "pemadaman total jaringan listrik nasional", dan upaya pemulihan sedang berlangsung. Sistem pembangkit listrik Kuba yang sudah tua memang sering mengalami masalah, dengan pemadaman harian hingga 20 jam di beberapa wilayah menjadi pemandangan biasa. Namun, situasi memburuk drastis sejak awal Januari lalu, setelah Amerika Serikat berhasil menggulingkan sekutu utama Kuba, Nicolas Maduro, di Venezuela. Sejak 9 Januari, tidak ada minyak yang berhasil diimpor ke pulau itu, menciptakan blokade de facto yang melumpuhkan sektor energi dan memaksa maskapai penerbangan mengurangi jadwal ke pulau tersebut, memberikan pukulan telak bagi sektor pariwisata yang vital.
Menanggapi tekanan ekonomi yang kian mencekik dan demi memenuhi tuntutan AS, pemerintah Kuba telah mengambil langkah signifikan. Seorang pejabat ekonomi senior mengumumkan pada hari Senin bahwa pengungsi Kuba kini diizinkan untuk berinvestasi dan memiliki bisnis di negara itu. Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri, Oscar Perez-Oliva, kepada NBC News menyatakan, "Kuba terbuka untuk menjalin hubungan komersial yang lancar dengan perusahaan-perusahaan AS" dan "juga dengan warga Kuba yang tinggal di Amerika Serikat dan keturunan mereka." Namun, di balik tawaran ini, niat AS tampaknya lebih dalam. The New York Times, mengutip sumber anonim, melaporkan bahwa pejabat pemerintahan Trump telah mengisyaratkan kepada pejabat Kuba bahwa AS menginginkan Presiden Miguel Diaz-Canel untuk dilengserkan dari kekuasaan.
Ancaman Trump untuk ‘mengambil alih’ Kuba, yang disampaikan di tengah krisis listrik dan embargo minyak yang melumpuhkan, menandai eskalasi ketegangan yang signifikan antara kedua negara. Dengan Kuba yang mencoba mencari jalan keluar dari keterpurukan ekonomi dan AS yang secara terang-terangan mengincar perubahan rezim, masa depan pulau Karibia ini tampaknya akan semakin bergejolak di bawah bayang-bayang kebijakan agresif Washington.