Internationalmedia.co.id – News – Pyongyang mengeluarkan peringatan keras, mengancam "respons mengerikan" jika ada lagi drone Korea Selatan yang terdeteksi melintasi perbatasan. Ancaman ini datang menyusul insiden drone pengintai bulan lalu yang diklaim Korea Utara telah ditembak jatuh, sebuah peristiwa yang kini memicu penyelidikan internal di Seoul dan berpotensi merusak upaya rekonsiliasi.
Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menegaskan konsekuensi berat jika provokasi serupa terus berlanjut. Melalui kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, Kim menyatakan, "Saya memberikan peringatan sebelumnya bahwa terulangnya provokasi seperti itu yang melanggar kedaulatan yang tidak dapat dicabut dari DPRK (nama resmi Korea Utara), pasti akan memicu respons yang mengerikan." Ia menambahkan bahwa Pyongyang tidak peduli siapa dalang di balik penyusupan drone tersebut, apakah individu atau organisasi sipil.
Di sisi lain, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, yang sejak menjabat tahun lalu berupaya memperbaiki hubungan dengan Utara, kini menghadapi tantangan serius. Ia sebelumnya mengkritik pendahulunya karena diduga menggunakan drone untuk menyebarkan propaganda. Awalnya, pemerintah Seoul membantah keterlibatan resmi dalam insiden drone Januari, menyatakan itu adalah ulah warga sipil.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya perubahan narasi. Sebuah satuan tugas gabungan militer-polisi Korea Selatan baru-baru ini mengumumkan penyelidikan terhadap tiga tentara aktif dan satu staf badan intelijen. Ini dilakukan dalam upaya "mencari kebenaran secara menyeluruh" terkait insiden tersebut.
Menteri Unifikasi Seoul, Chung Dong-young, telah menyatakan "penyesalan mendalam" atas insiden ini. Chung bahkan mengemukakan kemungkinan bahwa drone tersebut mungkin merupakan pekerjaan staf pemerintah yang masih setia kepada mantan presiden, Yoon Suk Yeol. Jika terbukti, keterlibatan resmi Seoul dalam penyusupan drone Januari lalu akan secara langsung bertentangan dengan upaya Presiden Lee untuk meredakan ketegangan dengan Pyongyang, serta memperkeruh dinamika politik internal Korea Selatan.